penulis: Nirwansyah Putra
~ indhie
Pada 1977, Presiden Amerika Serikat (AS), Jimmy Carter meneken Foreign Corrupt Practices Act atau Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. UU ini melarang adanya komisi dan pembayaran lain yang bertujuan membuat pejabat asing mempengaruhi keputusan kontrak bisnis.
UU ini dipakai oleh pengadilan AS sewaktu Lockheed –perusahaan yang didirikan pada 1926 dan pasca merger menjadi Lockheed Martin– dibawa ke persidangan. Di hadapan Hakim Distrik Atlanta, Amerika Serikat (AS), Marvin H. Shoob, Lockheed mengakui menyuap seorang anggota Parlemen Mesir dengan uang 1 Juta Dolar AS untuk mendapatkan pengaruhnya dalam membantu Lockheed menjual tiga pesawat angkut C-130 Hercules ke Mesir pada tahun 1989.
Kontraktor militer AS ini juga mengakui memalsukan dokumen untuk menyembunyikan pembayaran politisi Mesir itu. Selain mengaku bersalah, Lockheed juga menegaskan akan memperkuat kebijakan dan prosedurnya untuk memastikan tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.
Pada Jumat 13 Januari 1995 waktu setempat, Lockheed terpaksa menyetujui membayar denda 24,8 Juta Dolar AS sebagai hukuman karena melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing ini. Lockheed juga bersedia untuk meminta maaf ke depan publik.
Total denda 24,8 Juta Dolar AS ini terdiri dari denda kriminal 21,8 Juta Dolar AS dan penyelesaian perdata sebesar 3 Juta Dolar AS. Nilai denda ini, hingga 1995 lalu, “Merupakan pembayaran terbesar yang pernah dilakukan perusahaan di AS sejak UU Praktik Korupsi Asing diberlakukan pada 1977,” kata juru bicara Departemen Kehakiman AS, John Russell, di Washington, seperti dikutip dari arsip pemberitaan Los Angeles Times edisi 28 Januari 1995.
Sebelum UU Praktik Korupsi Asing ini disahkan, Lockheed juga pernah terlibat kasus penyuapan pejabat asing. Koran Washington Post, edisi 27 Mei 1977, memberitakan, pejabat tinggi Lockheed mengarahkan program suap dengan total pembayaran 38 Juta Dolar AS dalam kerangka penjualan pesawat Lockheed kurun tahun 1970-1975. Praktek ini diperkirakan sudah dimulai sejak akhir 1950-an. Sebagian besar pembayaran itu dieksekusi pasca 1969 ketika keuangan Lockheed memburuk.
Sumber-sumber lain menyebut, Lockheed bahkan konon sampai mengeluarkan dana antara 147 Juta-165 Juta Dolar AS, dalam program suap ke pejabat di seluruh dunia dalam rangka penjualan pesawat mereka. Angka 165 Juta Dolar AS disebut-sebut sebagai total komisi penjualan pesawat Lockheed antara 1970-1975 yang sebagian besar terkait penjualan di Arab Saudi. Nama pengusaha Saudi, Adnan Khashoggi, sempat disebut-sebut. Namun, angka 38 Juta Dolar AS yang disebut koran Washington Post, adalah versi pengadilan. Sementara koran New York Times, menyebut angka paling tidak 25 Juta Dolar AS.
* * *
AS meluncurkan Undang-Undang Emergency Loan Guarantee (ELG/Jaminan Pinjaman Darurat) tahun 1971. UU ini merupakan semacam payung bailout atau dana talangan versi AS. UU memberi kewenangan kepada Dewan ELG untuk mengelola pemberian pinjaman sebesar 250 Juta Dolar AS.
Pada 18 Januari 1978, Pengawas Umum AS (yang berposisi sebagai Direktur Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS), Elmer B. Staats, mengeluarkan resume implementasi UU ELG ini. Isinya menyatakan, Lockheed merupakan satu-satunya bisnis yang mengajukan program pinjaman. Hingga September 1974, pinjaman Lockheed maksimum mencapai 245 Juta Dolar AS.
[foto: screenshoot gao.gov]
Perjanjian bailout ini berakhir pada 1977. Pada 14 Oktober 1977, Lockheed dan 24 bank menandatangani perjanjian kredit senilai 100 Juta Dolar AS untuk menggantikan komitmen penjaminan dana pemerintah. Sebesar 60 Juta Dolar AS akan digunakan untuk menutup utang Lockheed. Plus, biaya jaminan dan komitmen yang dibayarkan ke Dewan berjumlah 26,5 Juta Dolar AS; bunga kumulatif 4,9 Juta Dolar AS; dan biaya operasi sebesar 938 Ribu Dolar AS. Total uang yang disetor ke Departemen Keuangan AS adalah 30,4 Juta Dolar AS.
Resume itu juga memberi catatan, pemerintah AS menyetujui berakhirnya perjanjian dengan tanpa syarat serta dibebaskan dari seluruh akibat kewajiban dan pertanggungjawaban apapun.
Namun setahun sebelum program bailout itu berakhir, pada 1976, skandal Lockheed telah masuk ke Kongres AS. Senator Frank Church menuduh Lockheed menyuap pejabat elit pemerintahan negara-negara di luar AS untuk menjamin kontrak pesawat militer Lockheed. Lockheed ditengarai telah mengeluarkan dana hingga 22 Juta Dolar AS pada 1976 kepada para pejabat itu dalam negosiasi penjualan pesawat tempur F-104 Starfighter produksi Lockheed.
Paul Emil Erdman, seorang ekonom dan bankir Amerika, dalam bukunya Last Days of America (1981), mengungkapkan Lockheed berhasil membuat pemerintah Jerman (Barat) membeli 350 pesawat tempur F-104 Starfighter. Perjanjian ini kemudian sering disebut “Deal of Century“.
Senat juga mendapatkan pengakuan Ernest Hauser, pelobi Lockheed, yang mengatakan Menteri Pertahanan Jerman, Franz Josef Stratuss, dan partainya, pernah menerima tidak kurang 10 Juta Dolar AS, dalam pembelian 900 pesawat F-104 Starfighters dalam negosiasi di tahun 1961. Pengakuan ini kemudian menjadi bagian dalam pengusutan Skandal Lockheed, meski fokus pengusutan di kurun 1970-1975. Stratuss menolak tuduhan ini dan menuntut balik Hauser atas tuduhan fitnah. Tapi isu dari Jerman ini tidak berkembang lebih jauh.
Penjualan F-104 Starfighter ke Jerman dan negara-negara lain, termasuk Jepang, Italia dan Belanda merupakan harapan terakhir dari Lockheed saat perusahaan mereka dililit utang dan diambang kebangkrutan. Pembangunan pesawat tempur mereka memerlukan dana yang sangat besar. Sementara di sisi lain, Angkatan Udara AS menolak memakai pesawat ini karena disebut tidak efisien. Karena itu, Lockheed pun memasarkannya ke luar AS. Kontrak dengan Jerman dan negara di luar AS, adalah penyelamat bagi Lockheed. Untuk memuluskan penjualan itu, suap pejabat menjadi modus Lockheed.
Di antara pejabat dunia yang disuap itu adalah Perdana Menteri (PM) Jepang, Kakei Tanaka. Tanaka yang kemudian terbukti bersalah, tidak hanya terguling dari jabatannya pada 1974 namun juga ditangkap aparat keamanan Jepang.
Pada 6 Februari 1976, Washington Post menulis kalau Tanaka telah menerima suap 1,6 Juta Dolar AS selama masa jabatannya sebagai PM. Angka 1,6 Juta Dolar ini merupakan bagian dari total suap 12,6 Juta Dolar AS yang diterima pejabat Jepang dan perantaranya. Di antara negosiasi itu adalah agar maskapai Jepang, All Nippon Airways (ANA), membeli 21 pesawat komersil L- 1011 produk Lokcheed daripada pesawat jenis DC-10 produksi McDonnell Douglas. Lockheed dan ANA meneken kontrak pada 30 Oktober 1972.
Tanaka ditangkap pada 27 Juli 1976. Tapi, Tanaka dibebaskan pada Agustus 1976 dengan membayar uang jaminan sebesar 690.000 Dolar AS (dengan kurs waktu itu).
Pendukung Tanaka sendiri memandang skandal itu merupakan konspirasi perusahaan AS untuk menghantam Tanaka. Mereka berpandangan, AS melakukan itu karena Tanaka terlalu keras dalam pembicaraan perdagangan dengan AS. Pendukungnya beralasan, skandal itu justru terungkap karena peristiwa di AS yaitu kesaksian di Kongres AS.
Meski demikian, persidangan kasus Lockheed ini tetap digelar Pengadilan Tokyo Jepang. Pada 12 Oktober 1983, Tanaka diputuskan bersalah dan divonis 4 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda 500 Juta Yen (4,6 Juta Dolar AS dengan kurs saat ini). Dia dituduh melanggar UU pengendalian valuta asing Jepang dengan tidak melaporkan pembayaran tersebut.
[foto: internet]
Sementara di Belanda, suami Ratu Juliana dari Belanda, Pangeran Bernhard, dituduh menerima 1,1 Juta Dolar AS dalam pembelian pesawat tempur Lockheed F-104 . Kasus ini mengemuka namun Bernhard dilindungi oleh Ratu Belanda. Juliana mengancam akan turun tahta bila Pangeran Bernhard dituntut ke pengadilan. Bernhard memang tak jadi dibawa ke pengadilan, namun dia juga dilarang untuk mengenakan seragam militer Belanda.
* * *
Skandal Lockheed menjadi salah satu alasan disahkannya Foreign Corrupt Practices Act atau Undang-Undang Praktik Korupsi Asing di AS. UU yang diteken Presiden AS, Jimmy Carter, pada 19 Desember 1977 ini, melarang orang dan perusahaan milik AS menyuap pejabat pemerintah asing. Namun, justru bukan Lockheed yang menjadi pebisnis pertama yang terkena UU ini melainkan Finbar Kenny di tahun 1979.
Skandal Lockheed 1970-an menguap seiring mundurnya Daniel J. Haughton dari jabatan Chairman Lockheed dan A. Carl Gotchian dari jabatan Vice Chairman sekaligus Presiden Lockheed. Mereka berdua dituduh menjadi pihak yang paling bertanggung jawab.
Meski demikian, Lockheed terus berkibar. Perusahaan ini baru terkena UU ini di kurun 1990-an. Seperti ditulis di paruh awal artikel ini. (*)
referensi: dari berbagai sumber
One thought on “Skandal Lockheed: Gurita Suap Perusahaan Amerika dan Jatuhnya Rezim Politik”