MEDAN | Infrastruktur di Sumatera Utara (Sumut) punya persoalan besar. Gubernur Sumatera Utara (Sumut), H Edy Rahmayadi, menyampaikan persoalan infrastruktur itu kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat kunjungan kerja reses di Hotel Cambridge, Medan, pada Senin (21/2/2022) ini. Persoalan infrastruktur jalan provinsi, kurangnya bendungan di Sumut dan terutama kurangnya anggaran infrastruktur, mengemuka.
Pertama soal jalan. Menurut Edy, sangat sulit memperbaiki jalan di Sumut, apalagi panjang jalan Sumut mencapai kurang lebih 3.000 km. Sementara anggaran perbaikan atau pembangunan jalan di Sumut setahun hanya Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Dengan anggaran tersebut, jalan yang bisa diperbaiki hanya sekitar 60-80 km setahun. “Jalan provinsi di Sumut merupakan yang terpanjang di Indonesia,” kata Edy kepada anggota DPR RI pada Senin (21/2/2022).
Dengan anggaran yang terbatas, jalan yang layak di Sumut akan sulit dicapai. Karena itu, Edy meminta bantuan Komisi VIII DPR RI agar ada pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil agar infrastruktur dapat diperbaiki atau dibangun di Sumut.
Untuk diketahui, Bendungan Lau Simeme terletak di Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deliserdang. Proyek bendungan bernilai Rp1,3 triliun yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut, mempunyai kedalaman mencapai 170 meter dan bentangan seluas 5 km, serta memiliki kapasitas tampung sebanyak 21,07 juta m³ yang akan dimanfaatkan untuk penyediaan air baku di Sumut melalui PDAM Tirtanadi dan Tirta Deli sebesar 3,00 m³/detik. Bendungan ini juga direncanakan berfungsi untuk mereduksi banjir di Sumut sebesar 16,17 m³ per detik dan juga akan menjadi pembangkit listrik (PLTA Minihidro) sebesar 2,89 MW. Proyek ini ditargetkan baru akan rampung pada akhir 2022 ini.
Dikabarkan, selain bendungan Lau Simeme, ada enam proyek bendungan lagi yang akan dibangun di Sumut. Namun, yang baru terealisasi, ya, bendungan Lau Simeme itu. Itu pun belum jadi. (*)
