MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, di Gedung BPK RI Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (9/3/2010). Laporan itu diberikan dalam acara “Serah Terima Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019”.
Selain meminta laporan disusun lebih cepat, Gubsu juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menaati setiap peraturan.
“Saya berharap BPK mengingatkan kami. Jangan sampai saya berbuat salah. Karena mungkin kalau sekali masih bisa diingatkan. Dan saya minta kepada para OPD ini untuk mematuhi aturan, sehingga kita bisa saling terbuka,” tegas Edy.
Turut mendampingi Gubsu, Sekretaris Daerah Provsu R Sabrina dan sejumlah pimpinan OPD provinsi. Sedangkan Eydu Oktain Panjaitan didampingi para Kepala Sub Auditorat.
Edy berharap, penyusunan laporan bisa lebih cepat. “Kalau rencananya sampai 27 Maret, saya lihat ada yang sudah menyampaikannya di Februari. Makanya kita ingin ini dicepatkan,” kata Edy.
Edy juga meminta BPK memberikan masukan kepada Pemprov terkait segala hal tentang pengelolaan keuangan daerah beserta laporannya. Sebab kesalahan dalam mengelola anggaran yang ada, akan berdampak negatif dan menimbulkan masalah di pemerintahan. “Agar ke depan, Saya berharap kita bisa lebih cerdas mengelola keuangan daerah. Tolong ajari kami, saya siap kapan saja,” tegas Edy.
Sementara itu, Kepala BPK RI Sumut Eydu Oktain Panjaitan, mengatakan, Gubernur merupakan pembina bagi kabupaten/kota. Karenanya, ruang konsultasi mereka buka untuk bisa memberikan pemahaman sekaligus perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya kepada Pemprovsu yang saat ini telah mendapat lima kali opini WTP.
“Kami apresiasi langkah yang dibuat Gubernur Sumut, Bapak Edy Rahmayadi. Karena diperkenalkan seperti ini, jauh lebih efektif pertemuan yang tidak terlalu formal,” ujar Eydu.
Dikatakannya bahwa laporan detail dan update yang diberikan Pemprov Sumut diharapkan tidak terlalu banyak masalah. Jika ada, lanjutnya, agar segera dikomunikasikan untuk diperbaiki. Sebab menurutnya, kualitas itu dapat dilihat dari masalah yang muncul. “Kami sangat membuka diri. Intinya jangan takut, kami sebagai partner dan pendamping,” kata Panjaitan. (*)
BACA JUGA:
- Pra Musrenbang Dataran Tinggi, Pembangunan Sumut 2021 Bottom-Up
- Bertemu BNN Soal Cegah Narkoba, Gubsu: Saya Setuju Seperti di Filipina, Ditembak
- Gubsu Edy Harap Pertumbuhan Wilayah Pantai Barat Rata-rata 5,79%
- Sebulan Diresmikan, Masjid Gubsu Jadi Tempat Wanita Ini Ucap Syahadat
