JAKARTA | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan penambahan anggaran Tahun 2024 menjadi sebesar Rp1 Triliun. Usulan penambahan itu diajukan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI bersama BNPB di Ruang Rapat Komisi VIII Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Tambahan nantinya itu akan dialokasikan untuk pelaksanaan program desa tangguh bencana, pemetaan risiko bencana dan analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana. Selain itu, untuk program pengadaan peralatan peringatan dini teknologi modern, penguatan respon sistem peringatan dini, sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana, pendamping sosial, ekonomi dan sumber daya alam.
“Selanjutnya ada 11 program BNPB tambahan di antaranya, pendamping inventarisasi, analisis kebutuhan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana, verifikasi usulan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, dukungan operasi penanganan darurat bencana, pengerahan sumber daya darurat, penanganan korban dan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan, penyediaan bantuan pusdalops daerah dan penyusuan rencana strategis BNPB tahun 2024-2029 dan koordinasi teknis perencanaan penanggulangan bencana,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, di ruang rapat Komisi VIII, pada Selasa (30/5/2023).
Sebelumnya pagu anggaran BNPB untuk 2024 sebesar 957 miliar. Rencananya akan digunakan untuk mendukung seluruh rangkaian Program Ketahanan Bencana senilai Rp693 miliar dan Program Dukungan Manajemen senilai Rp263 miliar.
Pada tahun sebelumnya, pagu indikatif BNPB 2023 dialokasikan sebesar Rp 994.186.769.000. Sedangkan di 2022, BNPB mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 1.127.245.196.000.
Ace yang merupakan anggota dewan dari F-Partai Golkar ini menambahkan, Komisi VIII meminta BNPB untuk memfokuskan program prioritas nasional antara lain resiliensi bencana dan dampak perubahan iklim serta bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan pendapat anggota dan pimpinan Komisi VIII.
Aceh juga menyinggung masalah tunggakan pembayaran eks relawan Pulau Galang pascaCovid-19 sebesar Rp8,4 milliar yang sampai sekarang belum terselesaikan.
Komisi VIII DPR RI direncanakan akan melakukan pembahasan khusus apabila usulan tambahan anggaran disetujui. DPR juga akan mengundang Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk bersama membahas anggaran BNPB. (*)
