Erick Thohir Ingin Indonesia Punya Ekosistem Pangan Sendiri – indhie.com

Erick Thohir Ingin Indonesia Punya Ekosistem Pangan Sendiri

MoU Program Makmur ditandatangani antara Holding Pangan Indonesia dengan BUMN pada 12 Januari 2022 lalu. Kementerian BUMN berupaya menguatkan ekosistem pangan, rantai pasok pangan dan kesejahteraan petani, peternak, petambak, dan nelayan melalui berbagai upaya dari hulu-hilir mulai dari ketersediaan pupuk, penjamin serapan, pasar, modal kerja, asuransi, hingga teknologi.
Erick Thohir [foto: dok kementrian BUMN]

JAKARTA | Nota Kesepahaman (MoU) Program Makmur ditandatangani antara Holding Pangan Indonesia dengan BUMN lain di Museum Fatahillah, Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2022 lalu. Di antara BUMN itu yaitu Perum Perhutani, PT Pupuk Indonesia, PTPN III, BRI, PT Asuransi Kredit Indonesia. MoU ini berlaku untuk 2 tahun ke depan.

Pada acara MoU itu, juga diresmikan ID Food yang merupakan hasil transformasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Persero) sebagai Holding Pangan BUMN.

MoU ini merupakan upaya penguatan ekosistem pangan, rantai pasok pangan dan kesejahteraan petani, peternak, petambak, dan nelayan melalui berbagai upaya dari hulu-hilir yang diwujudkan Kementerian BUMN dengan membentuk Holding Pangan Indonesia atau ID Food.

Sementara Program Makmur merupakan ekosistem yang menghubungkan produsen pangan hulu dengan segala kebutuhan, mulai dari ketersediaan pupuk, penjamin serapan, pasar, modal kerja, asuransi, hingga teknologi.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan, Indonesia harus mempunyai ekosistemnya sendiri atau Road Map Indonesia dengan bergotong royong untuk membangun ekosistem Indonesia mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), petani, termasuk BUMN.

Erick menambahkan, di lingkup BUMN telah dilakukan perbaikan ekosistem digital dengan mendorong Telkom untuk menjadi lokomotif. Kemudian ekosistem UMKM dengan mendorong Bank BRI agar keberpihakan kepada UMKM yang mulanya 20% dari permodalan perbankan dapat meningkat menjadi 50%. Serta, ekosistem perkotaan dan ecotourism dengan mendorong Bank Mandiri menjadi ekosistem besarnya untuk meluncurkan produk-produk yang friendly kepada digital.

“ID Food akan kita di dorong untuk melakukan perbaikan terhadap supply chain pangan BUMN. Selanjutnya perlu adanya sinergitas dengan Himbara, PTPN, Perhutani, PT Pupuk untuk melakukan pendampingan terhadap petani, peternak dan juga nelayan serta adanya solusi pembiayaan dan data yang benar. Kemudian dengan hadirnya pihak swasta, kita akan menjadi off taker bersama untuk menjual sebagai produk unggulan Indonesia. Serta yang terakhir kita harus terbuka dengan inovasi dan teknologi,” tegas Erick, seperti dikutip dari siaran pers BUMN pada Senin (17/1/2022).



Salah satu BUMN yang ikut menandantangani MoU adalah Perum Perhutani. Direktur Utama Perum Perhutani. Wahyu Kuncoro, menyampaikan, tujuan Nota Kesepahaman yang akan berlaku selama 2 tahun ke depan tersebut adalah untuk menjajaki rencana kerjasama dalam rangka bidang penyaluran pendanaan pertanian dan perkebunan dan juga asuransinya. Hal itu meliputi implementasi Program Makmur di areal pertanian/perkebunan di wilayah kerja RNI, PTPN III, Perhutani dan/atau anak perusahaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

“Kami sangat mendukung upaya memperkuat ekosistem Pangan Indonesia dan kesejahteraan petani, peternak, petambak, dan nelayan melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian, rantai pasok, akses pembiayaan, dan teknologi,“ kata Wahyu sesuai penandatangan MoU, seperti dikutip dari siaran pers BUMN, pada Senin (17/1/2022).

Penandatangan MoU dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI, induk dari Holding Pangan Indonesia) Arief Prasetyo Adi, segenap Komisaris, Direktur Utama dan Jajaran Direksi BUMN. Acara juga dihadiri pejabat lingkungan kementerian Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Para ketua asosiasi dan CEO swasta nasional mitra BUMN holding pangan. (*)