MEDAN | Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) pada triwulan III tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,60%. Sedangkan pada Kuartal IV terjadi penurunan kontraksi ke angka minus 1,07%.
Kontraksi ini memengaruhi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019-2023 mengalami penyesuaian sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya Sumut.
Demikian di antara yang diperoleh dari informasi yang dirilis Pemprovsu dari pertemuan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Pemprov Sumut di Gedung Bina Graha, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21, Medan, Selasa (9/2). Forum itu dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, R Sabrina didampingi Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis.
Forum ini dihadiri Wakil Ketua I DPRD Sumut, Harus Mustafa, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Ibrahim. Juga hadir Kepala Bappeda se-Sumut secara virtual, serta OPD terkait. Narasumber yaitu Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut, Ibrahim; Direktur Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nyoto Suwigyno; Koordinator Fungsi Pengawas BPS Sumut, Taulina Anggraini; dan Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis.
Disebutkan, terjadi penyesuaian target RPJMD 2019-2023 dan program prioritas sesuai visi dan misi Pemprovsu dipastikan tetap berjalan, terutama yang berkaitan dengan masyarakat.
“Perlunya penyesuaian ini sesuai pasal 342 ayat (3) huruf C, Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Walau begitu program prioritas yang merupakan visi dan misi Pemprov Sumut tetap berjalan, dengan penyesuaian target capaian,” kata Sabrina.
Program-program prioritas tersebut antara lain pengurangan angka pengangguran, pendidikan yang mencerdaskan, pembangunan infrastruktur untuk kenyamanan masyarakat, penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir dan peningkatan daya saing masyarakat.
Sementara itu, Hasmirizal Lubis, mengungkapkan, melalui forum ini, pemangku kepentingan, pimpinan daerah dan masyarakat menyatukan persepsi untuk arah kebijakan dan pembangunan Sumut hingga 2023. “Kita perlu menyatukan persepsi, mendapat berbagai ide dan gagasan dari forum ini sehingga pembangunan Sumut di periode 2019-2023 ini berjalan dengan baik walau ada penyesuaian,” kata dia. (*)
