HONG KONG | The Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, Carrie Lam, dipaksa meminta maaf oleh demonstran pada Ahad (16/6/2019) waktu setempat. Tuntutan itu dilayangkan ratusan ribu demonstrasi yang berpakaian hitam dan membawa bunga putih sebagai tanda berkabung. Carrie Lam juga dituntut membatalkan hukum ekstradisi yang kontroversial dan mengundurkan diri dari jabatannya. .
Para pengunjuk rasa menolak menerima keputusan Lam yang pada Sabtu (15/6/2019) kemarin menunda UU Ekstradisi. Mereka juga menolak permohonan maaf Lam sebelumnya karena aparat kepolisian Hong Kong telah menembak gas air mata dan peluru karet yang menewaskan korban jiwa demonstran.
Pawai itu menyatukan masyarakat Hong Kong baik dari kalangan mahasiswa dan profesional muda beserta warga yang lebih tua dan bahkan para ibu yang mendorong kereta bayi. UU ekstradisi ditolak karena dianggap dapat menempatkan penduduk asing dan Hong Kong dalam sistem peradilan China yang disebut otoriter. Selain itu, aturan itu dianggap dapat merusak reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan yang aman.
[foto: thepublicsradio]
Front Hak Asasi Manusia Sipil, salah satu kelompok protes utama, menolak permintaan maaf Lam itu dan justru menyebutnya sebagai “penghinaan total.” Dalam sebuah pernyataan, mereka menyatakan: “Jika pemerintah menolak untuk merespons, lebih banyak warga Hong Kong yang akan menyerang besok; warga akan turun ke jalan, sampai suara mereka didengar.”
Kekuatan oposisi publik telah membuat Lam dalam posisi yang tidak dapat dipertahankan. Claudia Mo, seorang politisi oposisi di Dewan Legislatif, mengatakan, “Dia benar-benar kehilangan kredibilitas di antara orang-orang Hong Kong. Dia harus mundur.” (*)
sumber: the Telegraph
