JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025 mendatang. Danantara adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis, yang akan mengonsolidasi berbagai aset dan kekuatan ekonomi BUMN. Ini disampaikan Prabowo pada saat pengumuman PP No. 8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Danantara adalah singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara merujuk pada tanah air, Indonesia.
Danantara akan menginvestasikan modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan, dengan fokus pada investasi non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Model pengelolaan Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.
Pembentukan Danantara adalah salah satu realisasi amanat Pasal 33 UUD 1945. Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas UU No. 1/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 4 Februari 2025 lalu. Lalu, Keppres No. 142/P Tahun 2024 telah menetapkan Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Danantara dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala. Mereka dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa dividen BUMN bakal menyentuh Rp300 triliun di 2025. “Menteri BUMN lapor ke saya, Pak Erick Thohir. BUMN tahun ini dividennya Rp300 triliun,” kata Prabowo saat pidato HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Dividen Rp300 triliun itu merupakan penghematan putaran ketiga. Pemerintah hanya akan mengambil Rp200 triliun dari setoran BUMN tersebut. Seperti diketahui, efisiensi putaran pertama sebesar Rp300 triliun dan putaran kedua Rp308 triliun. Dana putaran kedua itu, dikembalikan ke 17 Kementerian/Lembaga sebesar Rp58 Triliun sehingga tersisa efisiensi Rp250 triliun. Dengan demikian, dana efisiensi 1, 2, dan 3 mencapai Rp750 triliun atau US$44 miliar.
Uang US$44 miliar itu kemudian dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) US$24 miliar dan investasi Danantara US$20 miliar. (*)
laporan: indhie
