Baskami Ginting: Cegah Penyelewengan Dana BOS dan Tindak Tegas Para Pelaku

Ketua DPRD Sumut, Drs Baskami Ginting. [foto: ist]

MEDAN | Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting mengharapkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh para kepala sekolah harus transparan. Politisi PDI perjuangan itu menyebutkan, hal tersebut dapat dicapai dengan melibatkan seluruh unsur terkait di sekolah.

Hal itu, lanjut Baskami agar tidak ada penyelewengan yang dilakukan oknum pejabat sekolah. “Hal ini sangat penting menunjang kualitas pendidikan kita. Saya banyak mendengar keluhan orangtua siswa terkait, penyelewengan yang dilakukan oleh oknum. Sudah seharusnya penyusunan dan penggunaan anggaran harus transparan dan diketahui semua pihak,” katanya, Senin (6/11/2023).

Baskami juga menjelaskan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, harus diketahui pihak guru, orangtua murid, tenaga kontrak dan lainnya. “Sehingga tidak terjadi krisis kepercayaan di lingkup sekolah itu dan dunia pendidikan kita. Proses belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.




Menurut Baskami, anggaran sekolah seperti Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Anggaran Semua Honor GTT harus diketahui publik.

Lembaga pendidikan penerima Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga wajib untuk mempertangung jawabkan pengunaannya dan mempublikasikan secara transparan. “Terkadang alokasi dana BOS tidak mencukupi. Oleh karenanya, maka efektivitas penggunaan dan transparansi harus dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik,” ujarnya.

Baskami juga mengingatkan, agar tidak adanya pungli yang kerap terjadi berkedok sumbangan tidak mengikat dan sebagainya. “Jangan ada kejadian di sekolah-sekolah kita praktik pungli yang menyusahkan para orangtua dan wali murid. Bila ada hal yang mencurigakan segera laporkan berikut buktinya,” tambahnya.

Baskami berharap dengan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan manajemen sekolah,maka kualitas pendidikan kita dapat meningkat. “Cukupnya sarana dan prasarana, kesejahteraan paara guru, terutama guru honorer, guru tidak tetap, itu upaya kita bersama,” pungkasnya. (*)


laporan: hendra

Cari di INDHIE