Pendapatan RAPBN 2025 Dirancang Rp2.996 Triliun, Belanja Rp3.613 Triliun

JAKARTA | Pemerintah merencanakan pendapatan negara pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN)2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun. Pendapatan itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun. Sedangkan defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau sebesar Rp616,2 triliun. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Penyusunan RAPBN 2025 juga didasarkan pada asumsi dasar yakni inflasi dijaga pada kisaran 2,5%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%, nilai tukar rupiah diperkirakan di sekitar Rp16.100/US$, suku bunga SBN 10 tahun di 7,1%, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada USD 82/barel, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pidato Kenegaraan 2024 dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangannya di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Dikatakan, RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. “Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang, ” kata Jokowi.

Jokowi akan melanjutkan reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah juga akan melakukan upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan,” ujarnya.

Sementara itu, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau sebesar Rp616,2 triliun. Jokowi menyebut, defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan investasi melalui berbagai kebijakan. “Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro,” jelas Presiden.

Presiden berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 dapat ditekan menjadi 4,5–5%, angka kemiskinan dapat diturunkan dalam rentang 7–8%, rasio gini dapat diturunkan pada kisaran 0,379–0,382, Indeks Modal Manusia (IMM) ditekan pada level 0,56, Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108.

(lanjut baca … )