MEDAN | Perhelatan pemilu serentak tinggal menunggu waktu. Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting mengatakan, DPRD Sumut bersama Pemprovsu telah mempersiapkan anggaran untuk pergelaran pesta demokrasi tersebut.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, sebesar 40% APBD Sumut 2024 akan disiapkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. “Sudah semua kita keluarkan, kalau untuk pemilu 40% APBD. Di mana, 40% APBD kita stand by-kan, itu arahan Mendagri,” kata Baskami, di Medan, Selasa (1/8/2023).
Baskami menjelaskan, besaran anggaran tersebut termasuk anggaran pengamanan jalannya pemilu. “Kita tahu sejak distribusi logistik hingga nanti pengamanan saat pemungutan suara juga harus dipersiapkan,” jelasnya.
Baskami berharap dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pemilu, dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat. “Kita tahu Sumut selama ini menjadi indikator dalam perhelatan pemilu karena di sini sangat heterogen. Sudah selayaknya kita rayakan pemilu dengan berbahagia, bukan saling menjatuhkan satu dengan lainnya, menyebarkan ujaran kebencian,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Baskami, APBD Sumut tidak saja digunakan dengan jumlah besar untuk penyelenggaraan Pemilu, anggaran besar juga akan dikeluarkan untuk persiapan dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Sumut-Aceh. “Pembangunan kita tahun depan ini, agak berkurang, anggaran kita tersedot ke Pemilu dan PON,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan DPRD Sumut, telah melakukan penandatangan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, di Gedung Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (28/7/2023) lalu.
Adapun Ranperda yang baru saja ditandatangani oleh Gubernur Edy Rahmayadi bersama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, tercatat proyeksi pendapatan sebesar Rp 14.473.758.594.444 dan belanja sebesar Rp 14.673.758.594.444. Serta penerimaan pembayaran sebesar Rp 300 Miliar, pengeluaran Rp 100 Miliar, serta pembiayaan netto Rp 200 Miliar.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut, Herdensi Adnin mengungkapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, sudah selesai dibahas antara KPU Sumut dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. “Pilkada serentak untuk Pilkada Sumut, sudah tuntas. Ada kesempatan dengan Gubernur Sumut, dia (anggaran) kurang lebih Rp 705 miliar,” kata Herdensi. (*)
Laporan: Hendra
