BADAN Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon (paslon) nomor 02 Prabowo-Sandi mengungkapkan kecurangan dalam Pemilu 2019 terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Kecurangan itu sudah dimulai sejak kampanye hingga pasca pencoblosan. Bagi BPN, ada lima alasan utama BPN menilai Pemilu 2019 dipenuhi unsur kecurangan. BPN menyebut, dari 174.000 TPS yang diverifikasi dari 400 ribu lebih data TPS yang diinput dalam situng web KPU, ditemukan error sekitar 6 persen.
“Sejak awal kami menyebutkan ada kecurangan yang terstruktur sistematis, masif dan brutal karena memang ada kecurangan yang terjadi mulai dari proses kampanye, pencoblosan dan pasca pencoblosan bahkan mulai DPT. Misalnya DPT yang kemudian kami protes kemudian tidak dapat sambutan dan perubahan yang signifikan,” ucap Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak di ruang media center BPN 02, Jakarta Selatan, Senin (29/4) kemarin.
Kedua, lanjut Dahnil, terdapat mobilisasi terhadap para penegak hukum yang struktural, bahkan terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami berulang kali menyatakan ada masifisme kerja yang secara struktural dari aparat kepolisian bahkan beberapa LSM menyatakan bahwasanya polisi melakukan pendataan ada pemilih di kantong-kantong suara tertentu untuk apa pendataan itu dan sebagainya,” katanya.
Selain itu, indikasi adanya mobilisasi pegawai BUMN yang bahkan ditengarahi dimintai untuk menggunakan dana mereka sendiri untuk memastikan kemenangan dari paslon 01. “Kemudian ada mobilisasi ASN, kemudian kepala daerah segala macam sistematik pada masa kampanye,” lanjut Dahnil.
Ketiga, kecurangan yang terjadi pada masa pencoblosan. “Pada saat masa coblos ada daerah di mana Prabowo-Sandi terkuat tiba-tiba tempat suaranya kurang, di luar negeri tiba-tiba yang akan memilih 02 nggak bisa memilih dan seterusnya sampai pasca pencoblosan,” paparnya.
Selain itu, pada proses pencoblosan terdapat quick count dari berbagai lembaga survei. Hasil quick count tersebut dinilai Dahnil sebagai upaya untuk mencocokkan pada Situng di KPU. “Di fase pencoblosan ada quick count, yang sekarang dugaan kami berusaha di cocokkan dengan perhitungan digital nya KPU,” ucapnya.
Dia juga menyorot soal situng KPU yang terdapat campur tangan orang lain. “Ini sistematik yang kita rasakan, nah berangkat dari itu termasuk dari quick count. Kemudian situng yang konsisten, konsisten keliru itu menjadi seperti gerakan masif mengarahkan publik bahwasanya ini yang disebut mereka kalo ngomong post truth itu loh, itu dugaan yang kami terima,” tutur dia. (*)
