Jaga Desa, Tim Puspenkum Kejagung RI Lakukan Monev dan Gelar Penerangan Hukum

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan SH MH, memaparkan pada kegiatan sosialisasi peran Kejaksaan RI dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa ke seluruh satuan kerja (Satker) di wilayah hukum Kejati Sumut, Senin (1/8/2023) lalu. [foto: ist]

MEDAN | Tim Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI menggelar kegiatan Sosialisasi Peran Kejaksaan RI dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa ke seluruh satuan kerja (Satker) di wilayah hukum Kejati Sumut, dan khusus penerangan hukum terkait program Jaksa Garda Desa digelar di Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Sebelum sosialisasi, Tim Puspenkum Kejagung diterima langsung oleh Kajati Sumut Idianto SH MH dan sekaligus menyampaikan paparan di Aula Sasana Cipta Kerta, Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) Jalan AH Nasution Medan, Selasa (1/8/2023) lalu.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang diinisiasi Kapuspenkum Kejagung RI Dr Ketut Sumedana diikuti para Kasi Intel dan Kacabjari terdekat, sementara yang lokasinya jauh mengikuti secara daring.

Tim Puspenkum yang turun langsung ke Kejati Sumut melakukan evaluasi dan monitoring terkait pelaksanaan program Penerangan Hukum d wilayah hukum Kejati Sumut. Tim yang melakukan monitoring dan evaluasi adalah Dr Martha Parulina Berliana SH MH (Kabid Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Puspenkum Kejagung RI), Andrie Wahyu Setiawan SH SSos MH (Kasubbid Kehumasan pada Puspenkum Kejagung RI), Poedji Hartaty Silalahi SE SH dan Lilik Haryadi SH.

Kabid Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Puspenkum Kejagung RI Martha Parulina Berliana menyampaikan pentingnya penyuluhan dan penerangan hukum dalam memberikan edukasi tentang hukum kepada masyarakat. Kedatngan tim dari Puspenkum Kejagung RI melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum di wilayah hukum Kejati Sumut.



Selanjutnya, Andrie Wahyu Setiawan selaku Kasubbid Kehumasan menyampaikan tentang pentingnya penyampaian pemberitaan kinerja Kejaksaan. Penyampaian kinerja Kejaksaan bisa lewat pemberitaan, pers release atau posting di media sosial. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan semakin baik (mencapai 81% lebih) dan ini adalah dampak positif dari pemberitaan Kejaksaan dan kinerja Kejaksaan. “Posisi Penkum dalam hal ini adalah bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat lewat pemberitaan di media massa cetak, online dan televisi. Untuk memaksimalkan hal ini perlu dijalin hungan baik dengan jurnalis/wartawan,” kata Andrie.

Sementara Poedji Hartaty Silalahi menekankan pentingnya program kerja dan menjalankan program tersebut sesuai harapan. Kedatangan Tim juga dikarenakan laporan terkait kegiatan Penkum Kejati Sumut yang baik dan berkualitas selama ini sehingga melihat secara langsung. “Ternyata setelah kita cek langsung ke lapangan, benar bahwa Penkum Kejati Sumut menjalankan program dengan baik,” kata Poedji.

Kemudian, Lilik Haryadi menyampaikan bahwa ke depan website Kejaksaan, Kejati dan Kejari akan diseragamkan dari Kejagung agar tampilannya lebih mudah diakses oleh semua kalangan.

Saat dikonfirmasi kepada Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan SH MH terkait kegiatan monitoring dan evaluasi menyampaikan bahwa Tim Puspenkum dari Kejagung RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, serta pengelolaan pelayanan informasi publik, pengelolaan pemberitaan, website dan media sosial serta pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat (SP4N Lapor!).

Kemudian, lanjut Yos tim dari Puspenkum Kejagung juga melaksanakan sosialisai mengenai Keputusan Jaksa Agung Nomor 158 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pemberitaan di Lingkungan Kejaksaan RI; Sosialisasi mengenai kegiatan Penyuluhan Hukum dengan program Obrolan Menarik Jaksa Menjawab (OMJAK) yang merupakan bagian dari kegiatan Jaksa Menyapa, dimana Jaksa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, seperti di taman, sekolah maupun mall; menyampaikan modul digital mengenai materi-materi untuk melaksanakan kegiatan penerangan hukum mapun penyuluhan hukum. (*)


Laporan: Hendra

Cari di INDHIE