JAKARTA | Anggota Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, menyatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu melakukan terobosan-terobosan dalam mengawal pembangunan nasional. Sebagai internal auditor pemerintah, BPKP diharapkannya mampu menyusun suatu sistem kontrol yang kuat agar dapat meminimalisir adanya temuan-temuan.
Demikian dikatakan Gus Irawan Pasaribu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kepala BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).
“Dalam pikiran saya BPKP sebagai internal auditornya pemerintah (harus) mampu untuk menyusun satu sistem kontrol yang kuat, kemudian eksternal auditor BPK dalam hal ini mestinya nggak terlalu lagi banyak temuan-temuan,” kata Gus Irawan, seperti dilansir dari laman DPR RI pada Senin (26/6/2023).
Politisi Fraksi Partai Gerindra asal Sumatera Utara itu juga meminta agar Komisi XI dan BPKP dapat melakukan diskusi untuk memperkuat sistem kontrol di BPKP sebagai internal auditor agar auditee (pihak yang diaudit) dapat menjalankan berbagai program dengan pagar-pagar yang sudah didefinisikan secara jelas dan detail sehingga dapat meminimalisasi adanya temuan oleh BPK sebagai auditor eksternal.
“Untuk menghindarkan berbagai potensi-potensi kebocoran di sana-sini maka perlu warning system segera penting untuk lebih lanjut lagi dikembangkan oleh BPKP. Temuan-temuannya kalaupun ada sesuatu yang tidak kemudian berkorelasi dengan potensi kerugian negara,” kata Gus.
Seperti diketahui, peran BPKP dalam mengawal pembangunan nasional yaitu sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dengan melakukan pengawalan pembangunan nasional/daerah, pengamanan keuangan negara/daerah, pengamanan aset negara/daerah, dan peningkatan tata kelola. Kedua, BPKP sebagai coordinator/pengarah pengawas internal K/L/D/BUMN(D). (*)
Laporan: Harma Sinaga
