Pajak Haji, Perdagangan Hingga Perampokan

Artikel sebelumnya Haji, Rute Pertemuan Dunia 

Menurut catatan Ibn Jubayr, selama Khalifah Fatimiyah (909-1171), para jamaah haji dikenakan pajak oleh penguasa lokal Hijaz sebesar 7,5 dinar per orang. Mereka yang tidak mampu membayar bukan hanya tak diberi izin masuk tapi juga dipaksa dan dihukum. Pajak ini sebelumnya sudah dianggap illegal dalam hukum Islam.

Setelah Sultan Salahuddin menggulingkan Dinasti Fatimiyah sekitar 1171 dan mendirikan Dinasti Ayyubiah, pajak ini lalu dihapuskan. Ibn Jubayr memuji penghapusan pajak ini. Namun dia menulis, tindakan Salahudin ini tidak cukup karena di kemudian hari penguasa di Damaskus dan Kairo juga memungut pajak untuk karavan dan unta para jamaah. Lagipula, kawasan Hijaz cukup jauh dari Mesir, ibukota Dinasti Ayyubiah, sehingga pengawasannya pun tidak efektif.

Pasca Dinasti Ayyubiah tumbang, Kesultanan Mamluk yang berkuasa setelahnya, bernegosiasi dengan penguasa lokal di Hijaz dan Makkah untuk menghapus pajak karavan dan jamaah. Pajak ini diganti dengan pengalokasian anggaran tertentu kepada penguasa lokal Hijaz setiap tahunnya.

Jalaluddin Al-Suyuti dalam Tarikh al-Khulafa menyebutkan, pada tahun 384 H (sekitar tahun 994), jamaah yang datang dari Irak, Syria dan Yaman tidak diperkenankan masuk ke Makkah tanpa membayar pajak. Suyuti mencatat, hanya jamaah dari Mesir yang berhasil melakukan haji di tahun itu.

Selain itu, tantangan lain datang dari suku Badui, salah satu suku nomaden yang dikenal keras di padang pasir. Mereka sering menyerang kafilah haji yang melewati wilayah mereka dan meminta bayaran tertentu untuk keamanan. Biasanya, kepala rombongan akan membayar Amir al-Hajj yang kemudian akan membayar suku Badui sesuai dengan tuntutan situasi di jalan. Pada tahun 1757 M, salah satu suku Badui, Bani Sakhr, diinformasikan menyerang kafilah haji yang mengakibatkan korban jiwa.

Perdagangan
Sepanjang sejarah, perjalanan menuju dan dari Mekkah telah meningkatkan perdagangan baik di Makkah, Damaskus, Irak dan Kairo. Biasanya, menjelang musim haji, aparat pemerintahan akan membebaskan bea cukai di darat dan memberikan perlindungan keamanan. Tentu saja hal ini begitu menguntungkan bagi para pedagang. Banyak jamaah yang datang dengan membawa barang yang diproduksi di tanah masing-masing dan lalu dijual di perjalanan maupun di Makkah. Biasanya, perdagangan ini diperuntukkan untuk biaya perjalanan pulang. Meski dalam kafilah haji itu memang ada yang khusus untuk berdagang di sepanjang perjalanan maupun di Makkah dan Madinah.

Menurut sejarawan John Lewis Burckhardt, orang-orang Afghan biasanya membawa selendang kasar, manik-manik batu, sikat gigi; orang-orang Turki Eropa membawa sepatu, sandal, tas sutra rajutan, barang bordir, dan manisan; Orang Turki Anatolia membawa selendang dan karpet Angora; jamaah Maghreb (Afrika) membawa jubah yang terbuat dari wol.

Sedangkan barang-barang India dan barang-barang dari Timur lainnya, yang dibawa ke Makkah via kapal laut, dibeli oleh pedagang besar di Kairo dan Damaskus yang kemudian menjualnya di pasar mereka sendiri. Barang-barang ini umumnya termasuk tekstil India, berbagai rempah-rempah, kopi, obat-obatan, dan batu mulia.

Dalam salah satu artikel mengenai jalur haji masa lalu itu, UNESCO mencatat bahwa sepanjang perjalanan sejarah itu, tidak ada satupun jamaah haji yang berpergian dengan tangan kosong. (*)

penulis: nirwansyah putra
sumber: wikipedia, britishmuseum, dan sumber-sumber lain
catatan: Tulisan ini terdiri dari tiga artikel yaitu Haji, Rute Pertemuan Dunia; Pajak Haji, Perdagangan Hingga Perampokan; dan Perjalanan dan Militansi Haji dari Indonesia.