Ulama

ULAMA menjadi pemimpin politik itu biasa. Ulama tidak menjadi pemimpin politik juga hal biasa. Ulama menjadi oposisi kekuasaan juga biasa.

Dari perspektif sosial politik, Nabi Isa AS tampaknya memang dicukupkan berada di dalam kekuasaan Romawi Timur. Perlawanan beliau belum membesar dan lebih dulu dihabisi kekuasaan politik Romawi. Tapi sebelumnya, nabi Ibrahim AS, Musa AS, Daud AS dan Sulaiman AS, tidak. Keempat nabi ini melakukan koreksi terhadap kekuasaan baik dengan lisan maupun tindakan. Tipikal yang berbeda adalah situasi pra dan pasca koreksi itu dilakukan: apakah kekuasaan itu kemudian diambil secara politik atau tidak. Daud dan Sulaiman ditakdirkan mengambil kekuasaan politik, sementara Ibrahim dan Musa setelah bersikap oposisional langsung terhadap kekuasaan, tidak.

Namun, kesemuanya disempurnakan di masa nabi Muhammad SAW: berkumpulnya seluruh dimensi kekuasaan di tangan nabi. Tidak hanya mengajar, membimbing dan membakukan soal tauhid, ritual pribadatan, dan kemanusiaan semata melainkan juga risalah ekonomi, hukum, sosial, budaya, hankam dan politik kekuasaan. Kesempurnaan risalah profetik dinyatakan dengan tegas.

* * *

Pasca kenabian, ulama berposisi sebagai warits al-anbiya. Maka, keseluruhan sikapnya sedapatnyalah mesti mencontoh nabi-nabi. Namun derajat keulamaan juga berbeda-beda kualitas dan levelnya. Bukan hanya dari segi keilmuwan melainkan juga kepribadian dan daya pengaruh sosial politiknya. Oleh sebab itu, sikap ulama terhadap politik kekuasaan akan cenderung berbeda-beda pula. Karena itu, meneropong posisi ulama tanpa melihat kuat atau lemah posisinya terhadap politik, akan cenderung pincang. Ulama sangat perlu hitung-hitungan politik.

Bila melihat warits al-anbiya yang utama pasca Muhammad SAW, jelas sosok sahabat dalam Khulafa ar-Rasyidin harus dilihat terlebih dahulu. Mereka keseluruhannya adalah ulama sekaligus pemimpin kekuasaan. Pemimpin memang hanya satu. Tapi, para sahabat adalah penopang kekuasaan. Struktur kekuasaan politik, ekonomi hingga militer jelas ada. Tidak hanya di pusat kekuasaan Madinah dan Makkah, melainkan juga di kawasan lain yang berada di bawah kendali Islam.

* * *

Benang merah keseluruhan model politik kekuasaan profetik adalah tauhid, amar ma’ruf nahi mungkar. Bila kekuasaan telah melenceng, sewenang-wenang, dan zalim, maka nabi dan ulama berada di barisan terdepan untuk memimpin perubahan. Baik perubahan dalam level evolutif, reformatif maupun revolutif. Dengan demikian, posisi ulama merupakan posisi yang kadarnya sangat tinggi, high-qualified. Dengan sifat kerendahhatian dan akhlak mulia yang menjadi pakaian dan sudah dicontohkan para nabi, maka akan ada pula proses tahu diri apakah yang bersangkutan sudah pantas menyandang level pewaris nabi-nabi. Ulama yang tawadhu’ akan sangat-sangat waspada terhadap dirinya sendiri.

Di masa kini, umat dihadapkan pada sebuah konsepsi: ulama mestinya berada di luar radar kekuasaan. Bahkan, ulama yang berpolitik atau hanya kritis terhadap kekuasaan, justru menerima stigma, labelling yang tak mengenakkan. Ini jelas merupakan bagian dari kampanye sekularisme kekuasaan, baik propaganda yang terang maupun yang sungguh halus. Ada yang sadar terhadap serangan itu, ada pula yang larut.

Padahal, sejarah kenabian dan ulama di muka bumi ini, telah mengisahkan dengan sangat benderang keterpaduan antara Islam dan politik kekuasaan. Keduanya berada dalam ruang yang sama. Bila ada yang berusaha menceraikannya, maka kita harus bertanya kepadanya: apakah Anda agen sekularisme? (*)

Nirwansyah Putra
~ indhie