Eydu Panjaitan, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumut yang Baru

Eydu Oktain Panjaitan (dua dari kanan) saat serah terima jabatan Ketua BPK Perwakilan Sumut, Jum'at (21/2/2020). [Foto: HumasSumut]

MEDAN | Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara Sumut) diserahterimakan dari pejabat lama VM Ambar Wahyuni ke Eydu Oktain Panjaitan di Auditorium BPK Sumut, Medan, Jumat (21/2/2020). Sebelumnya, Eydu menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, sementara Ambar Wahyuni diangkat menjadi Kepala Perwakilan BPK Yogyakarta.

Seperti diketahui, 17 Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKDP) tahun 2018. Salah satunya adalah Pemprov Sumut yang telah meraih opini WTP 5 kali berturut-turut. Selain itu, ada 14 Pemkab/Pemko yang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 3 Pemda Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu), Musa Rajekshah; Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting; Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar; Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina; Kepala OJK Sumbagut, Yusuf Ansori serta kepala daerah se-Sumut.




BACA JUGA:


Sementara itu, Wagubsu Musa Rajekshah yang menyampaikan sambutan dalam kesempatan itu, mengatakan, BPK merupakan mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan terpercaya. Untuk itu, Pemprovsu mengharapkan sinergi dan kemitraan dengan BPK yang selama ini sudah terjalin baik terus ditingkatkan. Selama ini BPK RI telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di Sumut.

“Kami berharap BPK RI Perwakilan Sumut terus memberikan dukungan kepada Pemprov Sumut, kabupaten dan kota se-Sumatera Utara melalui bimbingan dan arahannya,” kata Musa Rajekshah yang akrab dipanggil Ijeck ini.

Disampaikan Wagub, Pemprov Sumut terus berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan capaian kinerja, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahaan yang bersih, dicintai, adil dan terpercaya. “Di antaranya, tata kelola keuangan daerah yang baik, penyajian laporan keuangan yang handal, percepatan dan kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,” kata Ijeck. (*)

Bagikan:

Cari di INDHIE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*