Tugas, Wewenang MPR, Berikut Riwayat Sidang Istimewa MPR di Indonesia

Gerakan mahasiswa 1998 saat berhasil menduduki gedung MPR/DPR RI. [foto: net]

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam Peraturan MPR No 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI bagian Persidangan dan Rapat, di Pasal 66 ayat (2) disebutkan MPR menyelenggarakan sidang dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas MPR.

MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu
1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam sidang paripurna MPR;
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden daniatau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR,
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan waki1 presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.



Karena itu, Sidang Istimewa (SI) MPR adalah salah satu sidang yang pada dasarnya bersifat khusus dan biasanya dilakukan MPR dalam situasi negara yang sangat genting. Dalam riwayat, SI MPR biasanya digelar untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden jika presiden dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Bila pertanggungjawabannya ditolak MPR, maka dimungkinkan mengarah ke upaya pemakzulan jabatan Presiden.

Indonesia pernah mengalami beberapa kali Sidang Istimewa. Hasilnya bisa berupa kejatuhan Presiden yang sedang menjabat ataupun tidak. Ada pula Sidang Istimewa yang akhirnya memutuskan percepatan pemilu, yaitu yang terjadi pada tahun 1998.

SI MPRS 1967
SI Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pertama kali diadakan pada tahun 1967 setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini mengakibatkan Soekarno kehilangan kepercayaan dan dianggap tidak mampu mengendalikan keamanan setelah pidato pertanggungjawabannya di depan MPRS, Nawaksara, dibacakan. MPRS pada masa itu meminta Soekarno untuk memperbaiki pidato pertanggungjawabannya di Sidang Umum MPRS, yang direspon Soekarno dengan pidato “Pelengkap Nawaksara”. Namun pertanggungjawaban tersebut kembali ditolak dan akhirnya diputuskan bahwa pada 7 Maret 1967 akan dilakukan Sidang Istimewa MPRS. Setelah SI , Soekarno diturunkan dari jabatan Presiden dan digantikan oleh Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

SI MPR 1998
Sidang Istimewa ini dilakukan pada tanggal 10-13 November 1998. Sidang Istimewa ini memutuskan diperlukannya percepatan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 1999. Awalnya sidang ini ditolak oleh aktivis dan mahasiswa, tetapi tetap bisa dilanjutkan.

SI MPR 1999
SI MPR 1999 dilakukan pada 14 Oktober 1999 dengan agenda pidato pertanggungjawaban Prof BJ Habibie sebagai Presiden RI yang menggantikan Soeharto sejak mundur pada 21 Mei 1998. Pertanggungjawaban tersebut dinyatakan ditolak pada 20 Oktober 1999, tetapi Habibie tidak dinyatakan diganti karena diputuskan untuk dilakukan pemilihan presiden. Habibie kemudian menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden yang dilakukan MPR walau banyak yang mendukungnya untuk itu dalam pemilihan tersebut. MPR akhirnya memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke-4 Indonesia.

SI MPR 2001
SI 2001 dilakukan dengan agenda memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Gus Dur dan parlemen mengalami konflik yang tajam. Tindakan pemakzulan Gus Dur kemudian diawali dengan keluarnya nota pertama pada 1 Februari 2001. Kemudian disusul nota kedua pada 30 April 2001, disertai permintaan DPR kepada MPR untuk diadakannya Sidang Istimewa.

Gus Dur membalas dengan mengeluarkan dekrit presiden untuk pembubaran MPR/DPR, mempercepat Pemilu dalam waktu setahun. Namun, Gus Dur tidak mendapat dukungan masyarakat dan MPR pun mengesahkan pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan menggantinya dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dalam SI MPR pada 23 Juli 2001. (*)


sumber: MPR, wikipedia

Bagikan:

Cari di INDHIE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*