Abdul Haris Nasution, Gerilya Menyelamatkan Indonesia


PKI 1965: Ronde Kedua


Musuh lama bersemi kembali. PKI yang sempat direhabilitasi dan ikut pemilu 1955, juga merapat ke ketiak Sukarno yang kian powerfull.

Sebelumnya, pada 7 September 1949, kurang lebih setahun dari Peristiwa Madiun 1948, Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo, telah meneken surat “pengampunan” kepada PKI. Keputusan pemerintah itu didahului oleh persetujuan oleh sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang memberikan hak hidup kepada PKI. Pemerintah tak menuntut hukum anggota-anggota PKI walau PKI dilarang bertindak kriminal.

Dalam Kongres PKI 1951, Aidit ditunjuk sebagai Ketua PKI. Lukman dan Nyoto sebagai pendamping. PKI juga mendapat jatah kursi di DPR Sementara pada 15 Februari 1950. Walau dianggap linear dengan Musso, namun Aidit lebih menguatkan hubungan dengan China daripada Soviet.

Lukman, Aidit, dan Nyoto, trio PKI yang membesarkan PKI sejak era Musso-Alimin hingga kemudian runtuh setelah Pemberontakan 1965. 
[foto: LIFE magazine/net]
Sukarno sumringah. Dukungan PKI dan PNI (yang didirikan oleh Sukarno), memerkukuh posisinya yang telah lebih dulu kokoh karena back-up penuh militer. Sukarno menyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di istana negara dengan dihadiri seluruh panglima militer angkatan.

Rum Aly dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan 1966; Mitos dan Dilema: Mahasiswa dalam Proses Perubahan Politik 1959-1970 (2006), menulis, Sukarno bergerak naik meninggalkan wilayah titik nadir dalam kekuasaannya dan menetapkan satu titik baru yang selama beberapa tahun ke depan akan menjadi awal menjulangnya satu garis tegak lurus menujuk puncak kekuasaan dirinya. “Sebelum dekrit, untuk sebagian, ia berada hanya di balik bayang-bayang kekuasaan parlementer… Padahal, ia adalah proklamator dan presiden pertama negeri ini. Suatu keadaan yang secara subjektif sangat tidak menggembirakan baginya,” tulis Rum Aly.

Pendapat ini beralasan. Sukarno sendiri dalam biografinya melukiskan peran dia sebagai “…ketika aku mengambil peran yang secara nyata menentukan, untuk mengganti peran legalku sebagai figuran.” Sukarno memakai kata “figuran“.



Meski seakan “meratapi” perannya yang “figuran” itu, namun, Sukarno menggarisbawahi dekrit kembali ke UUD 1945 dan menghapus sistem parlementer, bukanlah keinginan dia melainkan keinginan militer Angkatan Darat. “…tujuh tahun setelah Angkatan Darat menghadapkan meriamnya kepadaku, keinginan mereka untuk menghapus sistem kabinet parlementer dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tercapai,” demikian Sukarno seperti ditulis Cindy Adams.

Walau demikian, tentu saja yang menjadi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (plus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata) adalah Sukarno sendiri. Nasution sebagai penyokong utama, diposisikan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan merangkap sebagai KSAD. Setelah sebelumnya, Menteri Pertahanan selalu diisi oleh politisi sipil, maka melihat komposisi kabinet dan militer pasca Dekrit 5 Juli 1959, dari sisi otonomi penuh militer Indonesia, itu berarti tidak ada lagi politisi sipil yang bersentuhan langsung dengan militer, kecuali langsung kepada Sukarno dalam jabatannya sebagai Presiden.

Di lain pihak, PKI menemukan momentumnya dalam konteks Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Hubungan Sukarno yang kurang baik dengan Amerika dan sekutunya, di sisi lain menampakkan jalinan mesra Sukarno dengan Nikita Kruschev dari Soviet dan Mao Tse Tung dari China. Peristiwa PRRI, konfrontasi dengan Malaysia, masalah Irian Barat dan lain-lain kasus lainnya, memeruncing hubungan Sukarno dengan Amerika Serikat dan sekutu. Posisi politik internasional ini menjadi bingkai yang sulit ditepis dari kekuasaan segitiga antara Sukarno, TNI dan PKI.

Nasution bersama pemimpin Soviet, Nikita Kruschev, saat berkunjung ke Jakarta.
[foto: LIFE magazine/net]
Bandul politik Sukarno kemudian dinilai lebih bergerak ke kiri ketika memberikan karpet merah bagi ideologi komunis dalam doktrin Nasional-Agama-Komunis (Nasakom). Kekuatan politik Islam yang waktu itu diwakili Masyumi yang tak setuju dengan Nasakom, tersingkir. Tak pelak, TNI dan PKI menjadi rival yang kasat mata. Namun, militer adalah kekuatan politik yang mempunyai senjata. Tak heran, militer lebih diwaspadai.

Tiga tahun setelah dekrit, pada 1962, Sukarno mereorganisasi stuktur tentara dengan menyatukan seluruh matra angkatan dan kepolisian dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Nasution diangkat statusnya menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) sementara komando AD diberikan kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Panglima AD. Posisi ini jelas membuat Nasution tidak punya akses langsung ke pasukan AD.

Walau Nasution melemah namun sebaliknya Sukarno makin kuat karena Nasution-Yani juga berstatus anggota kabinet. Waktu itu, kepala staf angkatan juga berstatus sebagai menteri. Nasution sebagai Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan dan Ahmad Yani sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat. Keseluruhannya di bawah Sukarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Dinginnya hubungan Nasution dan Yani jelas kentara. Nasution sendiri menyebut hubungan itu dengan istilah “kortsluiting”. Usaha internal untuk melengketkan Nasution-Yani, bukan tak dibuat namun buntu. Masalah lain, peta keretakan di internal AD, toh, tidak hanya berpusat pada mereka berdua.

PKI pimpinan Aidit juga menyusup dan membina perwira militer AD untuk bersimpati ataupun menjadi anggota PKI. Target minimal adalah dengan tidak menganggap PKI sebagai musuh. Selain itu, faktor lain keretakan adalah sebagian perwira juga menjalin hubungan langsung dengan Presiden Sukarno dalam kaitan pribadi maupun kedinasan. Tak pelak, AD memang menjadi rebutan banyak pihak karena kekuatan politiknya secara faktual.

Yang patut dicatat adalah meski “korslet” dengan Yani dan Yani lebih lengket dengan Sukarno, namun dalam menghadapi komunisme, Nasution dan Yani satu sikap: menentang.

Hal itu misalnya tergambar dalam Seminar Angkatan Darat tanggal 1-5 April 1965 di gedung Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (Seskoad) Bandung. Seminar ini menghasilkan dokumen strategi politik AD, Tri Ubaya Cakti, yang berisi tentang “Bahaya dari Utara”.

Dokumen Doktrin Perdjuangan Tri Udaya Cakti 1965 yang memuat konsepsi “Bahaya dari Utara”.
[foto: internet]
Menurut Victor M. Fic dalam bukunya Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi (2004), menyebut ada 4 makalah penting berikut 8 jenderal yang menghadiri pertemuan itu yaitu Rachmat Kartakusumah, J. Mokoginta, Suwarto, Djamin GintingS, Suprapto, Sutojo, M.T. Harjono dan S. Parman. Di sana dirumuskan ancaman utama Indonesia dari Utara yaitu ekspansi komunisme China melalui konflik di Vietnam, Laos dan Kamboja. Berdasarkan hal ini, maka kekosongan strategis karena menurunnya kehadiran militer Inggris-Amerika di kawasan-kawasan yang mengelilingi Indonesia harus diisi oleh Indonesia sendiri dan bukan oleh kebijakan ekspansionis China dan sekutunya.

Sebagai Menpangad, Yani menyatakan kalau konsep pertahanan Indonesia harus mencakup seluruh Asia Tenggara dengan menyontohkan hegemoni kerajaan-kerajaan Indonesia di kawasan laut Asia Tenggara waktu lampau. “Telah menjadi kesimpulan saya sejak tahun 1963 bahwa pada suatu waktu nanti Angkatan Laut Indonesia akan mengambil-alih tugas Armada ke-VII Amerika Serikat dan Armada Timur Jauh Inggris di Asia Tenggara,” kata Yani seperti dikutip Victor. Menurut Victor, kebijakan ini menjadi jalan bagi AD untuk membuka kemungkinan mengakhiri konfrontasi dengan Kuala Lumpur pada Agustus 1965. Perwira intelijen Kostrad seperti Ali Moertopo dan Benny Moerdani, disebutkan ditugaskan untuk menjajaki peluang itu.

Namun menurut Jusuf Wanandi dalam tulisannya Jasa-jasa Ali Moertopo bagi Bangsa dan Negara dalam buku yang diterbitkan CSIS berjudul Mengenang Ali Moertopo dalam Bakti dan Karyanya (2005), seperti dikutip Rum Aly, operasi intelijen Kostrad ke Malaysia yang disebut Operasi Khusus (Opsus) ini sudah dilakukan sebelumnya pada pertengahan 1964 dalam sebuah prtemuan antara Yani, Soeharto (Panglima Kostrad), Ali Moertopo dan Benny Moerdani. Karena bertentangan langsung dengan kebijakan negara waktu itu, menurut Rum Aly, secara formal untuk tingkat keadaan waktu itu, aktivitas tersebut masuk dalam kategori subversif.

Sukarno mencium seminar ini dan memanggil seluruh peserta ke Istana Bogor keesokan harinya, 2 April 1965. Sukarno menyatakan agar AD tidak terjebak dalam propaganda nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme) dan pentingnya Poros Peking-Pyongyang-Phnom Penh-Jakarta. Namun, kemarahan Sukarno ini tidak dimasukkan dalam dokumen hasil seminar tadi, Tri Ubaya Cakti, yang segera memicu kemarahan Sukarno berikutnya.

Dalam pembicaraan di sela peringatan ulang tahun Sukarno di Tampak Siring, Bali, 6 Juni 1965, Sukarno sudah memakai istilah jenderal-jenderal yang “tidak loyal”. Buku Rum Aly menyebut peserta yang hadir dalam pembicaraan Tampak Siring itu yaitu Tiga Wakil Perdana Menteri (dr Subandrio, Chaerul Saleh, dr Johannes Leimina), Yusuf Muda Dalam (Menteri Gubernur Bank Sentral), Brigjen Sjafiuddin (Pangdam Udayana), Sutedja (Gubernur Bali), Panglima Daerah Kepolisian, Brijen Sabur (Komandan Tjakrabirawa), Komisaris Besar (kombes) Pol Sumirat, Ajun Kombes Pol Mangil, dan Kolonel Bambang Widjanarko (ajudan Sukarno). Sukarno lalu menugaskan Brigjen Sjafiuddin untuk menyelidiki lebih lanjut tentang jenderal yang tidak loyal itu. Sukarno pun sudah sempat menyatakan akan mereposisi struktur AD. Nama Mayjend Mursjid, Mayjen Pranoto Reksosamodro, dan Majyen Ibrahim Adjie beredar untuk mengganti Ahmad Yani.

Kekhawatiran Sukarno terhadap loyalitas militer terutama AD dan kaitannya dengan AS, dipandang bukan tanpa alasan pula. Pada 20 Juni 1965, Presiden Aljazair, Ben Bella, digulingkan Kolonel Boumedienne, Panglima Angkatan Darat Aljazair atas dukungan Dinas Rahasia Amerika (CIA). Selain itu, doktrin “Bahaya dari Utara” yang jelas mengarah ke komunis dan bagaimanapun secara politis akan menguntungkan posisi AS-sekutu yang waktu itu sedang Perang Dingin dengan komunisme internasional. Apalagi, Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri, dr Subandrio, sempat mengemukakan kepada publik soal Gilchrist Document; surat dari Duta Besar Inggris Sir Andrew Gilchrist yang menyebut tentang “our local army friend.” Konteks demikian tentu saja menarik untuk dikoneksikan.

Meski internal AD yang membuat seminar yang menghasilkan Doktrin “Bahaya dari Utara” itu, namun, Nasution justru dalam posisi tertuduh utama yang berada di balik semua manuver-manuver utama AD, terutama oleh PKI dan Sukarno. Dalam buku Rum Aly, dr Subandrio (yang kemudian hari dinyatakan terlibat dengan G-30-S/PKI) mengungkapkan sosok Nasution di mata Sukarno. “Yang tidak diketahui banyak orang, dari sekian perwira senior yang paling ditakuti Presiden Sukarno saat itu adalah Nasution,” kata Subandrio. Nasution dikatakan sebagai perwira senior yang sarat pengalaman tempur namun juga sangat matang berpolitik.

Karena itu pula, Nasution (selain perwira elit Mabes AD) menjadi sasaran utama serangan-serangan politik hingga September 1965. PKI mempropagandakan isu Dewan Jenderal yang disebut akan mengkudeta Sukarno. Mereka juga memberi cap baru: “Jenderal Kapbir (kapitalis birokrat)” dan “Jenderal Borjuis”. Penentangan Nasution dan AD terhadap propaganda PKI yang ingin membentuk Angkatan Kelima, menjadi bulan-bulanan sehingga frasa “anti-Nasakom” begitu kuat mengalir ke pihak Nasution dan AD di sepanjang 1965. PKI jelas di atas angin.

Kecenderungan melemahnya posisi AD itu, secara umum, juga dipengaruhi keputusan Sukarno menghapus status SOB secara bertahap sejak 19 November 1962 dan diresmikan pada 1 Mei 1963. Praktis, kekuatan istimewa militer kian pincang, apalagi untuk menghadapi PKI secara politik. Sebelumnya, militer dapat bereaksi langsung terhadap aktivitas PKI atas nama SOB.

Akhirnya peristiwa 30 September 1965 pun pecah. Pembentukan Dewan Revolusi diumumkan pada pagi 1 Oktober 1965 di Radio Republik Indonesia. Dewan Revolusi dinyatakan menjadi “sumber dari segala kekuasaan” di Indonesia. Kabinet Dwikora dinyatakan demisioner. Pengumuman demi pengumuman yang dilancarkan ke RRI itu berasal dari Gedung Pemetaan Nasional (Penas) yang dijadikan Sentral Komando (Senko) I Gerakan 30 September. Dari buku karangan Letnan Kolonel Heru Atmodjo, Asisten Direktur Intelijen Udara Angkatan Udara, yaitu Gerakan Tiga Puluh September 1965; Kesaksian Letkol (Pnb.) Heru Atmodjo (2004), didapat informasi, di gedung Penas pada 1 Oktober pagi itu terdapat Brigjen Mustafa Sjarif Soepardjo (Pangkopur II Kalimantan), Letnan Kolonel Untung (Komandan Batalyon I Tjakrabirawa), Kolonel Latief (Komandan Brigade Infantri I Kodam V Jakarta Raya), Mayor Sujono (Komandan Resimen pasukan Pertahanan Pangkalan AURI) dan elit PKI: Sjam Kamaruzzaman dan Supono Marsudidjojo alias Pono.

Brigjen Soeperdjo saat diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa pada 24 Februari 1967 terkait keterlibatannya di Pemberontakan PKI 1965.
[foto: koleksi ANP/gahetna.nl]
Mulanya, bukan hanya Nasution dan kelompok Yani saja yang menjadi target operasi. Menurut Sjam Kamaruzzaman dalam persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) 1968 di Bandung, Sjam sempat mengusulkan kepada Aidit agar Mohammad Hatta dan Chairul Saleh sebelum 30 September 1965. Pasalnya, keduanya sering melakukan pertemuan dengan Nasution. Khusus sosok Chairul Saleh, dalam sebuah pertemuan di Istana Bogor pada 1964, Chairul pernah mengungkap kepada peserta rapat termasuk Presiden Sukarno, tentang Dokumen “Rencana 4 Tahun PKI” yang berisi rencana PKI mengambil alih kekuasaan. Aidit terpojok dan mengatakan dokumen itu palsu. Chairul dan Aidit disebut sempat bertengkar dan beradu fisik saat itu.

Seperti diketahui, setelah peristiwa 30 September 1965 terjadi, Hatta dan Chairul Saleh tidak disentuh. Namun Nasution sebagai target utama, justru lolos.

(bersambung…)

Bagikan:

1 Trackback / Pingback

  1. Bencinya Aidit pada Muhammad Hatta – indhie

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*