Abdul Haris Nasution, Gerilya Menyelamatkan Indonesia


Mundur atau Diberhentikan Sukarno?


Pada 29 Januari 1950. Panglima Sudirman wafat. Indonesia berduka. Iringan jenazah Sudirman mengular lebih 2 kilimoter. Jabatan panglima ditiadakan. Mayor Jenderal TB Simatupang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP), sedangkan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Duet Nasution-Simatupang mulanya berjalan mulus. Namun, konflik internal mengemuka ketika mereka berusaha merestrukturisasi dan reorganisasi TNI. Persoalan lama muncul kembali. Nasution dan Simatupang, yang merupakan alumni sekolah militer Belanda, disorot karena dinilai berusaha menggeser alumni PETA yang notobene dididik Jepang. Penolakan terhadap keduanya disponsori oleh Kolonel Bambang Supeno, perwira alumni PETA (mantan Panglima Divisi VII/Untung Suropati dan Kepala Staf Umum TNI semasa Nasution sebagai KSAD). Supeno disebutkan menghadap langsung ke Presiden Sukarno dan DPR untuk menyatakan ketidaksetujuannya.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX (kiri), Daan Jahja (mantan Gubernur Militer Jakarta, Panglima Divisi Siliwangi), T.B. Simatupang (kanan, mantan Kepala Staf Angkatan Perang RI)
[foto: helloindonesie]
Nasution-Simatupang jelas tidak senang terhadap peristiwa ini. Selain dinilai melawan hirarki militer, peristiwa itu mengundang tangan politisi. DPR pun menyatakan ketidaksetujuannya terhadap restrukturisasi TNI. Nasution dan pimpinan tentara, terutama Angkatan Darat (AD), menganggap politisi sudah mencampuri urusan internal TNI. Kejadian yang pernah dialami tentara sewaktu rera seakan terulang. Namun kini, reaksi tentara berbeda. Mereka menyerang balik: menuntut pembubaran DPR.

Tuntutan diutarakan ke Presiden Sukarno pada 17 Oktober 1952 terjadi. Nasution dan Simatupang datang menghadap Sukarno di istana, menyertakan tentara dan tank militer di luar istana. Moncong senjata dan meriam diarahkan ke istana. Sukarno bergeming. Dialog antara Sukarno dan Nasution itu, diceritakan kembali oleh Sukarno dalam biografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan Kelima (2018), karangan Cindy Adams. Berikut kutipan aslinya.

Kolonel Abdul Haris Nasution, yang memimpin percobaan “setengah kup”, sebagaimana ia kemudian menamakannya, menyampaikan masalahnya. “Ini tidak ditujukan kepada Bung Karno pribadi, melainkan untuk menentang sistem pemerintahan. Bung Karno harus segara membubarkan Parlemen,” kata Nasution.

Mataku memerah karena marah. “Engkau benar dalam dalam tuntutannmu, tetapi salah di dalam caranya. Sukarno tidak akan menyerah menghadapi paksaan. Tidak pernah kepada seluruh tentara Belanda dan tidak kepada satu batalyon Tentara Nasional Indonesia!”

“Bila ada kekacauan di negara kita, setiap orang berpaling kepada tentara,” balas Nasution. “Tokoh-tokoh politik membikin peperangan, tetapi si prajurit yang harus mati. Wajar bila kami turut berbicara tentang apa yang sedang berlangsung.”

“Mengemukakan apa yang terasa di hatimu kepada Bung Karno–YA. Tetapi mengancam Bapak Republik Indonesia–TIDAK! JANGAN SEKALI-KALI!”



Menurut Simatupang, seperti disitir Rum Aly dalam bukunya Titik Silang Jalan Kekuasaan 1966; Mitos dan Dilema: Mahasiswa dalam Proses Perubahan Politik 1959-1970 (2006), waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif; menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil waktu itu, atau menahan diri dan memilih menunggu dilaksanakan Pemilu. Nasution, Simatupang dan elit militer lainnya ternyata memilih mundur.

Sukarno lalu berjalan keluar langsung berhadapan massa. Menurut Sukarno, seluruh kawasan itu seperti berada dalam keadaan perang. “‘Kup’ itu mengalami kegagalan total. Barisan itu membubarkan diri sambil berteriak, ‘Hidup Bung Karno…!’ Hidup Bung Karno!’” demikian versi Sukarno dalam biografinya.

Tak lama selepas itu, Nasution diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Panglima teritori wilayah mengambil alih pimpinan dari elit militer yang mendukung aksi 17 Oktober 1952. Internal AD pun bergolak. Melihat gelagat itu, Nasution menyatakan diri bertanggung jawab sepenuhnya dan kemudian menyatakan mundur dari jabatannya sebagai KSAD.

Buku Pokok-Pokok Gerilya karangan AH Nasution. [foto: wikipedia]
Sukarno jelas menerima pengunduran diri Nasution dengan serta merta. Namun dalam memoir Sukarno karangan Cindy Adams, Nasution bukan ditulis mengundurkan diri, melainkan diberhentikan dari jabatannya. Kolonel Bambang Sugeng lantas diangkat menjadi KSAD. Tak lama kemudian Simatupang ikut mundur.

Saat “menganggur” ini, Nasution menulis buku Pokok-pokok Gerilja yang diterbitkan pada 1953. Buku ini sangat terkenal dan menjadi salah satu buku acuan utama dalam perang gerilya di dunia. Sebuah buku yang susah ditepis saat membaca kisah Nasution.

(bersambung…)

Bagikan:

1 Trackback / Pingback

  1. Bencinya Aidit pada Muhammad Hatta – indhie

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*