Abdul Haris Nasution, Gerilya Menyelamatkan Indonesia


PKI Madiun 1948: Ronde Pertama


Hingga saat itu, komunis berarti sudah dua kali melakukan pemberontakan. Peristiwa pertama yaitu tahun 1926-1927 (November 1926 di Jakarta, Banten, serta Januari 1927 di Sumatera Barat). Walau masih dikategorikan perlawanan terhadap Belanda, namun di internal komunis sendiri, gerakan itu dikecam. Di antaranya oleh Tan Malaka, Perwakilan Resmi Komunis Internasional wilayah Asia Tenggara waktu itu. Kisah soal ini juga menarik.

Publikasi Polit Biro PKI sebelum peristiwa Pemberontakan PKI Madiun 1948 memerlihatkan sosok Musso.
(foto: diolah dari kumpulankisahdansejarah)

Menurut Harry A. Poeze dalam Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1897-1925 (2010), melalui surat pada 16 Desember 1925, Musso dan elit PKI sudah memberi tahu rencana pemberontakan kepada Tan Malaka. Tapi Tan Malaka menolak. Dia mengatakan itu kepada Alimin yang menemuinya di Filipina, dan menyertakan argumentasi penolakan secara tertulis untuk disampaikan ke elit PKI lainnya. Di Singapura, dokumen penolakan Tan Malaka bertanggal 4 Januari 1926 justru tidak disampaikan ke pengurus lain kecuali Musso. Menurut Poezo, Alimin justru menyatakan Tan Malaka setuju rencana itu.

Alimin Prawirodirjo saat menghadiri sidang KNIP di Malang, 1947.
(foto: Cas Oorthuys/fotoleren)

Tak habis akal, Musso dan Alimin pun dikabarkan meminta dukungan langsung ke Moskow pada Maret 1926. Tak pelak, bagi Musso, Tan Malaka adalah pengkhianat dan biang kegagalan pemberontakan 1926-1927 oleh PKI. Hal ini diamini kader PKI yang lebih muda dari Musso. Soemarsono, pemimpin Pesindo (juga Ketua Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia), penggerak lapangan pemberontakan PKI Madiun 1948, mengganggap Tan Malaka adalah musuh orang-orang PKI. Selain karena program rera, Hatta juga dimusuhi PKI karena pernah membebaskan Tan Malaka. Namun menurut Poezo, justru Tan Malaka yang menganggap dirinya dikhianati Musso dan Alimin. Tan Malaka sendiri di kemudian hari mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) dan Musjawarah Ra’jat Banjak (Murba).

Pemberontakan PKI 1948 membuat negara bereaksi langsung. Nasution dalam memoirnya, Memenuhi Panggilan Tugas; Jilid 2A Kenangan Masa Gerilya (1989), mengungkapkan, Sukarno memanggilnya ke Yogyakarta pada 18 September 1948. Sukarno didampingi Menteri Pertahanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam keadaan sakit, Panglima Sudirman akhirnya datang ke Yogyakarta dari Magelang. Seluruh petinggi negara hadir. Kesimpulannya bulat: peristiwa itu adalah sebuah pemberontakan.

Perintah yang disusun dirancang terdiri dari tiga poin: menindak pemberontakan, menangkap tokoh-tokohnya dan membubarkan organisasi pendukung dan simpatisan. Dengan pecahnya pemberontakan di Madiun dan sebelumnya konflik militer di Solo, maka pengambilalihan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, hanya tinggal menunggu waktu saja. Apalagi, tokoh PKI, simpatisan dan sebagian pasukan FDR memang sudah ada di Yogyakarta. Memang, dalam waktu bersamaan, Konferensi Serikat Buruh Kereta Api juga digelar di Yogyakarta. Delegasi dari daerah-daerah lain sudah berkumpul di Yogyakarta yang waktu itu merupakan ibukota negara. Putusan lalu diambil dan Sukarno memerintahkan Sudirman bergerak.



Sebelum mengambil opsi militer, Sudirman sempat mengutus Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade X untuk berdiplomasi dengan PKI. Menurut Soeharto di biografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (1989), dia membawa pesan dari Panglima Sudirman menemui Kolonel Suadi, Komandan Pasukan Panembahan Senopati, agar pasukan Senopati tidak terpengaruh PKI/FDR. Mereka bertemu di Wonogiri, Jawa Tengah. Suadi lalu membawa Soeharto kepada Musso. Kepada Soeharto, Musso menyampaikan kekecewaannya kepada Sukarno-Hatta karena mau berunding dengan Belanda. “Kalau saya akan dihancurkan, saya akan melawan,” kata Musso kepada Soeharto. Soeharto mengaku, dia menyampaikan pernyataan Musso itu kepada Sudirman dan kemudian diteruskan ke Sukarno-Hatta.

Peta pasukan TNI menumpas pemberotakan Madiun 1948.
(foto: helloindonesie)

Karena diplomasi buntu, Nasution pun masuk. Namun, tugas Nasution bukan enteng. Diperkirakan 5.000-10.000 tentara pro-PKI, terutama empat batalyon Brigade 29 ada di sana. Apalagi sebelumnya di Solo, pada 13 September 1948, pasukan Senopati sempat menyerbu markas Siliwangi karena menganggap 6 orang perwiranya “diculik” oleh pasukan Siliwangi. Nama Tan Malaka dalam peristiwa itu juga disebut-sebut muncul dan berada di pihak pasukan Siliwangi. Pada 16 September 1948, markas Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Solo yang diserbu pasukan Siliwangi. Situasi pun menjadi liar sebelum peristiwa 18 September. Pada saat pengambilalihan Madiun, PKI diklaim sudah menguasai Magetan, Ponorogo, Ngawi, Pacitan, Wonogiri dan Sukoharjo.

Dipimpin Nasution, Kolonel Gatot Soebroto (Gubernur Militer wilayah Solo) dan Kolonel Sungkono (Gubernur Militer Jawa Timur), TNI disebutkan mengerahkan sekitar 10 batalyon. PKI terdesak dan pada 30 September 1948, PKI mulai meninggalkan Madiun dalam sebuah rombongan besar. Wilayah pendudukan Belanda menjadi tujuan. Di Ponorogo, Musso dan Amir berpisah jalan. Musso tertangkap, lalu dieksekusi mati sewaktu berusaha melahirkan diri pada 31 Oktober 1948. Sementara Amir ditangkap pada 29 November 1948 di hutan Klambu, Grobogan (sekitar 50 km dari Madiun), Jawa Tengah, menyusul penahanan tokoh-tokoh PKI lainnya.

Namun, beban tentara Indonesia bukannya berkurang karena pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer dan berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap Sukarno dan Hatta. Panglima Sudirman memutuskan gerilya. Sebagian besar tahanan politik dibebaskan. Aidit dalam Menggugat Peristiwa Madiun; D.N. Aidit [24 Februari 1955] (1964), menyebut, Amir dan pemimpin pemberontakan lainnya dieksekusi mati di Desa Ngalijan, Lalung, Karanganyar, Solo, pada 19 Desember 1948 malam.

Aidit mengisahkan, pada waktu itu Amir Sjarifuddin berpakaian piyama putih strip biru, celana hijau panjang, dan membawa buntelan sarung. Maruto Darusman berpakaian jas cokelat dan celana putih panjang. Suripno berbaju kaos dan bersarung. Oey Gee Hwat bercelana putih, kemeja putih dan jas putih yang sudah kotor. “Kawan-kawan lainnya ialah Sardjono, Harjono, Sukarno, Djokosujono, Katamhadi, Ronomarsono, dan D. Mangku,” kata Aidit. Nama-nama yang dieksekusi ini disebutkan kembali dalam laporan majalah Tempo berjudul Lunglai di Rawa Klambu (2010).  Sementara, Alimin dan Soemarsono lolos. Aidit, Nyoto, Sudisman, Lukman dan beberapa nama lain, juga lolos. Aidit dan Lukman disebut berhasil kabur ke China.

Pasukan TNI menggiring anggota PKI yang tertangkap pasca Pemberontakan Madiun, September 1948.
(foto: DLC/nationaal archief/gahetna.nl)

Pemberontakan PKI, disusul Agresi Belanda dan lalu penangkapan presiden, membuat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Sumatera. Itu secara de jure. Merujuk pada pendapat TB Simatupang, secara de facto, tentara yang dikomandoi Sudirman, justru menjadi simbol bahwa negara Indonesia masih berlanjut dan berjuang secara gerilya, menjaga kedaulatan dan eksistensi teritorial negara. Nama Sudirman semakin harum sebagai pemimpin de facto Indonesia dalam gerilyanya.

Oleh Sudirman, Nasution lantas ditugaskan sebagai komandan tentara dan wilayah di Jawa. Nanti, setelah PDRI menyerahkan mandat kembali ke Sukarno-Hatta, Nasution balik ke posisi awalnya sebagai Wakil Panglima Sudirman.

PKI pun padam, untuk sementara.

(bersambung…)

Bagikan:

1 Trackback / Pingback

  1. Bencinya Aidit pada Muhammad Hatta – indhie

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*