Abdul Haris Nasution, Gerilya Menyelamatkan Indonesia


Wakil Sudirman, Junior Oerip Sumohardjo


Pada 1947, kabinet yang dipimpin Perdana Menteri (PM) sekaligus Menteri Pertahanan, Amir Sjarifuddin Harahap, mengajukan program reorganisasi dan rasionalisasi (rera) tentara. Di antara akibatnya, pengurangan jumlah personil militer dan kendali penuh militer. Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI, dalam tulisannya, Hatta Kambing Hitam Madiun (2010), mengungkap kesaksian Ir Setiadi Reksoprodjo (Menteri Penerangan dalam kabinet Amir), kalau Amir menilai tentara didikan Belanda dan Jepang, umumnya kurang mengerti perlunya keterlibatan rakyat. Amir yang berhaluan kiri itu, juga mengusung Perwira Perpolitikan Rakyat (Pepolit).

Panglima Jenderal Sudirman dan Kepala Stafnya, Jenderal Oerip Sumohardjo.
(foto: NIGIS/nationaal archef/gahetna.nl)

Sudirman dan Oerip, tidak senang terhadap program Amir ini. Sudirman berprinsip, tentara tak mempunyai tempat dalam politik dan demikian juga sebaliknya. Amrin Imran dalam Urip Sumohardjo (1983) menyebutkan, ketidakpercayaan politisi pemerintah terhadap militer ini, membuat Oerip mengajukan pengunduran dirinya. Konflik ini adalah sebuah rentetan. Sebelumnya, duet Sudirman-Oerip juga pernah mengusulkan untuk menyerang Belanda saat posisinya sedang lemah karena masih sibuk berkonsolidasi. Usulan ini ditolak pemerintah. Politisi lebih mengedepankan diplomasi.

Analisis lain menyebut kalau Amir memprioritaskan kelompok berhaluan kiri dalam kemiliteran daripada kelompok-kelompok lain yang begitu beragam. Program rera militer miliknya, mungkin bisa dibandingkan dengan konsep tentara rakyat ala rezim komunis Soviet maupun China.



Meski menolak, duet Sudirman-Oerip, toh, tetap loyal. Dalam Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics, 1945–49 (1991), karangan Salim Said, didapat keterangan, akibat rera, Sudirman sempat diturunkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal (Letjend).

Begitupun, duet Sudirman-Oerip berhasil memasukkan dan memadukan pasukan paramiliter lain yaitu laskar-laskar bentukan rakyat, dengan Tentara Republik Indonesia (TRI). Pemaduan ini menghasilkan format baru militer yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dari titik ini, kelihatan jelas perbedaan visi TNI sebagai “tentara rakyat” antara kubu Amir dan Sudirman-Oerip.

Akhirnya, perjanjian Renville yang dibuat 8 Desember 1947 dan ditandatangani PM Amir pada 17 Januari 1948, membuat kabinet Amir jatuh. Perjanjian itu dinilai oleh kelompok sipil maupun militer, sangat merugikan Indonesia. Konflik antara militer dan elit politik Indonesia gara-gara program rera Amir, mereda sejenak. Namun, posisi tawar militer kian meningkat sejak Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

AH Nasution sewaktu menjadi Panglima Divisi Siliwangi bersama Komandan Grup Brigade Infantri 3 Belanda, Kolonel H.M.G.J. Lentz pada 5 Februari 1948 di Tasikmalaya, Jawa Barat, pasca Perundingan Renville yang memutuskan TNI harus keluar dari wilayah Belanda. TNI sangat kecewa terhadap putusan itu dan menjatuhkan kepercayaan TNI terhadap politisi pemerintah.
(foto: exalto/dlc/Nationaal Archief/gahetna.nl)

* * *

Pada 17 November 1948, Oerip wafat. Pada Agustus 1949, wafatnya Oerip karena sakit ini pernah diungkit oleh Sudirman sewaktu Sukarno dan elit pemerintahan lainnya tidak setuju dengan usulnya untuk menyerang Belanda pasca perjanjian Roem-Royen. Sudirman menyalahkan kebijakan dan kelakuan politisi sipil telah membuat Oerip jatuh sakit.

Pasca Oerip, Sudirman menunjuk Nasution sebagai Deputi (wakil). Konon, penunjukan Nasution diusulkan Mohammad Hatta. Namun ada juga kemungkinan lain. Sebagai seniornya di KNIL, Nasution diketahui juga sudah berhubungan langsung dengan Oerip bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejak tak lagi menjadi Kepala Staf, Oerip adalah penasihat Menteri Pertahanan pasca perjanjian Renville, Mohammad Hatta.

Mohammad Hatta sedang memeriksa pasukan di Cirebon, 17 November 1946.
(foto: Spaarnestad/gahetna.nl)

Di sisi lain, posisi Nasution sebagai wakil Sudirman jelas membuat pengaruh Nasution meningkat di kalangan militer. Duet Sudirman-Nasution merupakan kelanjutan duet alumni PETA-KNIL di awal-awal militer Indonesia. Meski, di internal KNIL sendiri, penunjukan Nasution tak begitu membahagiakan karena masih ada nama Soerjadi Soerjadarma yang lebih senior. Soerjadi tetap sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Meski demikian, Hatta tetap melanjutkan rera dengan visi yang berbeda dengan Amir yang cenderung politis. Walau dikenal dengan pemikiran sosialisnya, Hatta agaknya lebih ekonomis dan nasionalis (seperti visi Sudirman-Oerip/Nasution) melihat persoalan ini. Dia melihat posisi keuangan Indonesia yang waktu itu sangat kritis dan perlengkapan alutsista yang sangat terbatas. Menurut hitungan Hatta, militer Indonesia waktu itu yang berkisar 350.000 personil ditambah 400 ribu anggota laskar, paling tidak akan diperkecil antara 57.000-160.000 personil. Merujuk tulisan Asvi Warman Adam Hatta Kambing Hitam Madiun (2010), Hatta menghitung, rasionya adalah 1 senjata : 4 prajurit.

Sebagai Wakil Panglima, Nasution tentu punya peranan dalam rera. Masalah klasik muncul lagi: sebagian alumni PETA menilai program rera ini lebih banyak menguntungkan alumni KNIL. Di antara yang paling keras menentang rera adalah Kolonel Sutarto, Komandan Pasukan Panembahan Senopati. Persaingan antara Divisi Senopati dan Siliwangi (yang pernah dikomandoi Nasution) juga mengemuka.

Namun secara umum, Mohammad Hatta belakangan menjadi sosok yang begitu dibenci PKI dan balatentaranya, baik oleh tokoh senior maupun generasi Dipa Nusantara (DN) Aidit nanti. Mereka juga menuduh pemerintahan Sukarno-Hatta ada main dengan Amerika Serikat (AS) untuk menghabisi komunis berdasar sebuah pertemuan antara kedua belah pihak di Sarangan, Madiun, Jawa Timur, pada 21 Juli 1948, yang menghasilkan “Red Drive Proposal“. Amerika diwakili G. Hopkins dan M. Cochran, sementara Indonesia dihadiri oleh Hatta, Sukiman, Natsir dan Mohamad Roem.

Namun, pertemuan berikut dokumen ini eksistensinya justru tak pernah dapat dibuktikan oleh PKI. Memang, AS sudah terlibat langsung di Indonesia sejak PBB membentuk Committee of Good Offices for Indonesia atau Komisi Tiga Negara pada 1947, di mana AS menjadi salah satu delegasi. Hal ini kemudian diikuti dengan Perjanjian Renville yang diteken di atas kapal perang AS. Namun, mengaitkannya secara langsung sebagai indikator kerjasama Indonesia-AS menggulung komunisme dengan iming-iming bantuan ekonomi, jelas tudingan serius. Menuduh tanpa bukti jelas merupakan justifikasi dari sebuah agitasi propaganda semata.

Lalu, Amir yang tak lagi mendapat mandat sebagai PM sejak 29 Januari 1948, bertindak lebih jauh. Bersama elit komunis lainnya, Amir menggalang sayap oposisi politik dan militer dari partai sosialis (yang tak setuju dengan Syahrir) seperti Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan serikat buruh seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan yang lain, dalam Front Demokrasi Rakjat (FDR) di Solo pada 26 Februari 1948. Program FDR di antaranya menolak perjanjian Renville, memberhentikan negosiasi dengan Belanda dan nasionalisasi perusahaan asing.

Amir Sjarifuddin (kiri) berbincang dengan perwakilan Brits Indische Rijst Commissie, Ten Cupta.
(foto: ANPFOTO/aneta)

Di titik ini, program FDR memang terlihat aneh karena Amir sendiri merupakan penandatangan perjanjian Renville sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia waktu itu. Soal ini, ada kemungkinan penjelasan dari sisi kebijakan politik Andrei Alexandrovich Zhdanov, calon suksesor Joseph Stalin, pemimpin Soviet waktu itu. Zhdanov pada September 1947 sudah memerintahkan untuk menolak kerjasama dengan kubu kapitalis (termasuk nasionalis) Amerika Serikat dan sekutunya. Langkah komunis Soviet ini adalah antisipasi sekaligus reaksi terhadap program Marshall Plan bikinan Amerika Serikat yang di antaranya mencegah penyebaran komunisme pasca Perang Dunia II. Kebijakan Zhdanov ini jelas mengoreksi kebijakan sebelumnya, di mana komunis Indonesia mengikuti kebijakan Georgi Dimitrov Mikhaylov (pemimpin Komunis Internasional dari 1934-1943) yang membolehkan kerjasama dengan kelompok nasionalis dan bahkan liberal kapitalis.

Kemungkinan yang lain adalah –merujuk tulisan Rosihan Anwar dalam “Snapshot” Amir Sjarifoeddin (2008) di koran Suara Pembaruan– Amir juga sempat dituduh pernah menerima 25 ribu Gulden dari Charles Olke van der Plas, mantan Gubernur Jawa Timur. Dengan demikian, Amir sendiri tak kuasa menahan gelombang di internal komunis.

Situasi tambah panas karena kelompok militer yang senaung dengan FDR (seperti Senopati dan sayap militer kelompok kiri), juga terimbas program rera yang dijalankan Hatta. Akibatnya, benih perlawanan pun tumbuh. Seperti yang disebutkan di atas, konflik antara divisi Siliwangi dan Senopati sudah mengemuka lama sebelumnya. Misal, pada 2 Juli 1948, Kolonel Sutarto, Komandan Senopati, tewas dibunuh. Telunjuk Senopati mengarah ke Siliwangi yang dikomandani Letnan Kolonel Sadikin. Sutarto lalu diganti dengan Letkol Soedi. Komandan Militer Kota Solo, Mayor Achmadi, berusaha menengahi konflik satuan itu. Menurut tulisan majalah Tempo berjudul Laga Pengalih Sebelum Madiun (2010), dilakukan penyelidikan dan ditemukan kalau Sutarto dibunuh Pirono atas suruhan tokoh PKI, Alimin Prawirodirjo. Namun, persaingan tidak padam begitu saja. Ibarat api dalam sekam.

Amir bukan sekali ini mengambil jalan konfrontasi. Dia pernah ditangkap Jepang dan akan dihukum mati. Sukarno mengajukan pengampunan. Untungnya, Jepang mau. M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (2005) dan juga Rosihan Anwar dalam “Snapshot” Amir Sjarifoeedin (2008), menyebut, Amir pernah mengakui kalau dia merupakan anggota PKI bawah tanah sejak 1935.

Musso yang baru datang dari Uni Sovyet kemudian menyatukan seluruh faksi FDR dalam PKI. Musso menyebut “Jalan Baru untuk Republik Indonesia” dan disetujui Konferensi PKI pada 26-27 Agustus 1948. Amir yang dulu direkrut oleh Musso, langsung berdiri di belakang Musso yang ditahbis menjadi pemimpin. Meski, Amir sempat disalahkan juga karena mau begitu saja mundur dari jabatan Perdana Menteri. Selain itu, posisi Musso menguat karena diduga berhasil menjadi anggota Komite Eksekutif Komunis Internasional dan menyingkirkan peran Tan Malaka di komunis Indonesia pasca pemberontakan 1926.

PKI lantas memberontak pada 18 September 1948 dengan mengambil alih pemerintahan di Madiun; sebuah istilah yang ditolak oleh orang komunis.

(bersambung…)

Bagikan:

1 Trackback / Pingback

  1. Bencinya Aidit pada Muhammad Hatta – indhie

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*