Reformasi Lebanon: Kenaikan Pajak Dibatalkan, Gaji Menteri dan Politisi Dipangkas

Demonstrasi warga Lebanon menuntut reformasi. [foto: ctvnews]

BEIRUT | Pasca demonstrasi besar-besaran beberapa hari ini, pemerintah Lebanon mempercepat proses reformasi ekonomi. Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri, mengatakan, pemerintah akan memegang teguh janji mereka untuk melakukan reformasi yang bakal langsung berdampak pada anggaran tahun 2020 ini.

Meski demikian, Hariri menyadari bahwa keputusan pemerintah ini tak akan meredakan kehausan warga akan perombakan sistem perekonomian.

“Keputusan ini tidak dirancang sebagai nilai tawar akhir. Kami tidak memaksa kalian untuk berhenti mengekspresikan amarah kalian,” ucap Hariri saat mengumumkan rencana reformasi tersebut pada Senin (21/10/2019).

Saad Hariri telah menetapkan batas waktu Senin malam bagi mitra koalisinya untuk menyetujui langkah-langkah untuk menenangkan warga yang marah. Hariri juga mengatakan akan ada pemilihan parlemen awal untuk memenuhi tuntutan reformasi politik.

Konsesi besar lainnya termasuk pemotongan gaji untuk politisi papan atas, memecat menteri dan memangkas anggaran badan pemerintah.



Dia mencantumkan beberapa pencapaian sesi kabinet seperti pengurangan 50% dalam gaji menteri, wakil dan para mantan menteri saat ini, pemotongan anggaran 70% untuk Dewan Pembangunan dan Rekonstruksi.

Lalu, akan ada tambahan LBP20 miliar (sekitar 13,27 juta Dolar AS) untuk mendukung program rumah tangga termiskin, dengan pinjaman 100 juta Dolar AS dari Bank Dunia dan 160 juta Dolar AS dalam bentuk kredit perumahan.

Perdana Menteri Lebanon, Saad al-Hariri. [foto: Mohammad Azakir/reuters]
Hariri menambahkan bahwa Kabinet akan melakukan upaya untuk memulihkan dana publik yang dijarah. Sebuah badan anti-korupsi nasional akan dibentuk dan akan ada pemindaian yang lebih ketat di penyeberangan perbatasan untuk memerangi penyelundupan.

Kabinet juga memutuskan untuk menghapuskan Kementerian Informasi, menunjuk badan pengatur untuk listrik, komunikasi dan penerbangan sipil dan mempercepat pabrik produksi listrik dalam waktu empat bulan.

Demonstrasi ini sendiri mulai memanas pada pekan lalu, ketika pemerintah berencana untuk menerapkan tarif penggunaan aplikasi pesan instan WhatsApp. Meski pemerintah sudah membatalkan rencana tersebut, demonstran terlanjur mengamuk dan mendesak Hariri melakukan reformasi, bahkan mundur dari kursi perdana menteri. (*)


sumber: arabnews

Bagikan:

Cari Berita

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*