PM Irak Serahkan Pengusiran Militer AS dari Irak ke Penggantinya

Menteri Luar Negeri (Menlu) Irak, Muhammad al-Hakim dan Menlu Qatar, Muhammad bin Abdulrahman al-Thani, di Baghdad, Irak, Rabu (15/1/2020). [foto: Khalid Muhammad/AP Photo]

BAGHDAD | Perdana Menteri Irak, Adel Abdul-Mahdi, mengungkapkan, pengusiran militer Amerika Serikat (AS) dari wilayah Irak tergantung kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Irak yang berikutnya. Sebelumnya, Parlemen Irak sudah memutuskan tidak lagi mengizinkan ada tentara AS di wilayah Irak. Hal ini menyusul tensi tinggi antara Iran-AS dan pembunuhan jenderal Iran oleh AS di wilayah Irak.

Informasi ini muncul dari konferensi pers antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Irak, Muhammad al-Hakim dan Menlu Qatar, Muhammad bin Abdulrahman al-Thani, di Baghdad, Irak, pada Rabu (15/1/2020), seperti dikutip dari Kantor Berita Associated Press pada Kamis (16/1/2020). Pernyataan Abdul-Mahdi itu sudah dilontarkan sehari sebelumnya dalam sesi pertemuan kabinet di Irak.

Kunjungan Menlu Qatar ke Irak terjadi beberapa hari setelah Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, mengunjungi Teheran. Qatar sendiri mengakui mereka sedang memediasi antara pihak yang bertikai untuk menjaga stabilitas regional di kawasan itu.

Seperti diketahui, ulama Syiah berpengaruh, Muqtada Al-Sadr sudah melancarkan protes keras terhadap pemerintahan Irak untuk mengusir militer AS. Al-Sadr sudah menyerukan ke pendukungnya untuk berunjuk rasa di akhir Januari ini untuk memprotes AS. AS sendiri menolak permintaan itu. AS mengatakan, mereka akan memertahankan posisinya di Irak untuk melanjutkan operasi terhadap gerilyawan ISIS di Irak. Mereka juga mempunyai kerjasama untuk melatih pasukan Irak.




BACA JUGA: 


Pemerintahan Abdul-Mahdi sendiri sedang dalam status sementara setelah dia mengundurkan diri pada Desember 2019 lalu akibat tekanan masyarakat Irak. Karena itu, dia tak dapat memutuskan soal penarikan pasukan AS dari Irak.

“Saya meminta presiden, parlemen, dan partai politik untuk mencalonkan perdana menteri baru, pemerintah baru yang memiliki otoritas penuh karena keadaan yang sulit dan rumit ini, terutama dengan penarikan pasukan … yang membutuhkan pemerintah dengan otoritas penuh sehingga dapat maju,” kata Abdul-Mahdi.

Abdul-Mahdi mengaku, dia mendukung resolusi pengusiran militer AS dari Irak meski kerjasama dengan AS masih dibutuhkan. Pada pekan lalu, Abdul-Mahdi sudah meminta Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk menyusun langkah penarikan pasukan Amerika, namun ditolak AS. (*)

Bagikan:

Cari di INDHIE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*