Bila Benar Area Kebun Bandar Klippa Milik PTPN2, Mana Sertifikat Aslinya?

Pertemuan antara masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dan PTPN2 Bandar Klippa, Batang Kuis, Senin (20/1/2020). [foto: hendra]

DELISERDANG | Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 diminta untuk dapat memperlihatkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) asli areal Kebun Bandar Klippa kepada masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Permintaan tersebut disampaikan masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang pada pertemuan sosialisasi pemberian tali asih di Aula Kantor Kebun PTPN2 Bandar Klippa, Batang Kuis, Senin (20/1/2020).

Hadir dalam pertemuan lanjutan tersebut, Kapolsek Batang Kuis, Danramil, Pejabat Pengukur Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang, dan unsur tim mediasi sosialisasi dan kuasa hukum PTPN2, serta masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Julheri Sinaga SH, selaku kuasa hukum masyarakat Pasar 6 Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Batang menyebutkan, pihaknya tidak mengerti apa dasar sosialisasi pemberian tali asih yang disampaikan PTPN2 terkait areal lahan yang dikuasai masyarakat Kelompok Tani Swadaya Masyarakat, masuk di areal kebun dengan Sertifikat HGU Nomor: 113 yang aktif hingga 2028.



“Kita meminta pihak PTPN2 untuk memperlihatkan Sertifikat HGU Nomor: 113 yang asli, pihak PTPN2 tidak bisa memperlihatkan. Malah yang diperlihatkan yang fotocopy yang masih kosong arsiran keberadaan Desa Sidodadi, Kantor Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Seakan-akan peta Sertifikat HGU Nomor: 113 itu mengklaim Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis tersebut adalah HGU,” papar Julheri Sinaga.

Disebutkan Julheri, pihaknya sangat kecewa dengan undangan pihak PTPN2. Karena, dikatakan Julheri, tindakan yang dibuat PTPN2 selama ini terkesan seperti Belanda menjajah Indonesia.

“Masyarakat ditakut-takuti, difotoi, bawa drone seakan-akan mereka melakukan intimidasi. Padahal sebenarnya tidak ada yang rumit bagi kami. Seumpamanya memang areal lahan yang dikuasai dan diusahai masyarakat Kelompok Tani Swadaya Masyarakat masuk dalam HGU Nomor: 113 dan diterbitkan secara sah, sebenarnya masyarakat tidak perlu diberi tali asih. Sudah seharusnya masyarakat yang membongkar membersihkan sendiri dan memberikannya kepada PTPN2,” tegasnya.

Julheri mengungkapkan, masyarakat yang hadir dalam pertemuan sosialisasi pemberian tali asih tersebut tidak ada yang pernah melihat dan diperlihatkan Sertifikat HGU Nomor: 113 tersebut. “Ini menjadi persoalan. Sudahlah tidak bisa memperlihatkan HGU-nya. Kalaulah sah HGU tersebut, apakah sah penerbitannya. Jangan-jangan ini hanya kamuflase semua,” ketusnya.

Mengapa kamuflase, disebutkan Julheri, karena dari fotocopy yang disampaikan kepada masyarakat menyatakan HGU Nomor: 113 berakhir tahun 2028 seluas 1.119 hektar (Ha). Persoalannya, yang menerbitkan Sertifikat HGU itu adalah BPN Deli Serdang. Pertanyaannya, kata pengacara berambut gondrong itu, boleh tidak BPN Deli Serdang menerbitkan sertifikat di atas 200 Ha?

“Ini seluas 1.119 Ha tidak boleh diterbitkan BPN Deli Serdang. Secara hukum menurut hemat saya, itu tidak sah. Kita menilai dalam hal ini tidak ada itikad baik PTPN2 ini. Untuk itu kita mendampingi masyarakat dalam upaya hukum terhadap tindakan PTPN2 tersebut. Kami juga berharap PTPN2 mengajukan gugatan. Kan tidak rumit. Kalau sudah perintah pengadilan, siapa sih yang bisa menolak,” sebut Julheri. (*)


Laporan: Hendra

Bagikan:

Cari di INDHIE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*