PTPN2 Komit Kembalikan Lahan Negara Sesuai HGU yang Masih Aktif

Kuasa Hukum PTPN2, Sastra SH MKn, memberikan penjelasan kepada wartawan di Kantor Direksi PTPN2 Tanjung Morawa, Jumat (5/6/2020). (Foto: ist)

TANJUNGMORAWA | Sesuai dengan arahan dan hasil rapat pemegang saham Holding PTPN, seluruh lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 yang masih aktif masa berlakunya yang selama ini dikuasai pihak luar. PTPN2 harus dapat mengambil kembali untuk dibersihkan dan ditanami tebu maupun tanaman kelapa sawit.

“Lahan tersebut khususnya area HGU yang terletak di Helvetia dengan Sertifikat HGU Nomor: 111 Helvetia, berlaku sampai dengan tahun 2028. Memang sudah lama direncanakan untuk dilakukan pembersihan lahan tersebut oleh pihak manajemen PTPN2 dan harus dibersihkan dari pihak-pihak yang tidak berhak mengelola tanah negara tersebut,” tegas Kuasa Hukum PTPN2 Sastra SH MKn kepada wartawan, di Kantor Direksi PTPN2 Tanjung Morawa, Jumat (5/6/2020).

Didampingi Kabag Sekretariat PTPN2 Irwan SE, Kabag Hukum PTPN2 Kennedy Sibarani SH, dan Kasubbag Humas PTPN2 Sutan Panjaitan, Sastra menyebutkan, manajemen PTPN2 sebelumnya telah memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di area HGU milik PTPN2 Kebun Helvetia, agar dapat segera meningggalkan area HGU milik PTPN2.

“PTPN2 menawarkan tali asih kepada yang berhak menerimanya. Jadi kita minta kepada masyarakat yang tidak memiliki dasar hukum yang sah atas penguasaan lahan milik PTPN2 tersebut, agar segera meninggalkan lokasi. Karena pihak PTPN2 akan segera melakukan pembersihan lahan dan langsung melakukan penanaman tebu dan tanaman sawit,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Sastra menjelaskan, telah dilakukan pertemuan dengan masyarakat dan muspika/muspida dikantor Mako Polresta Pelabuhan Belawan untuk membicarakan rencana pembersihan lahan milik PTPN2 dari pihak penggarap.



Rapat tersebut dipimpin Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan Kompol M Nasution, didampingi Kompol Sembiring dari Polda Sumut, juga dihadiri Kabag Pengamanan Aset PTPN2 Imam Subekti, Kepala Papam PTPN2 Totok Raharjo, Papamwas Idris dan dihadiri beberapa kelompok masyarakat ataupun yang mewakilinya.

“Hasil pertemuan pada Selasa 2 Juni 2020, salah satu kesimpulan bahwa pihak BPN Deliserdang akan menunjukkan titik koordinat dari Sertifikat Nomor : 111 HGU Helvetia milik PTPN2 tersebut. Tujuannya untuk memastikan batas-batasnya dan menyatakan bahwa itu lahan milik PTPN2 secara sah. Semua itu saat ini dalam proses dan akan segera dilaksanakan untuk mempercepat penyelesaian pembersihan lahan dimaksud,” jelasnya.

“Jadi di sini jelas PTPN2 tidak ada semena-mena bertindak kepada masyarakat. PTPN2 akan selalu dan pasti terlebih dahulu mengedepankan cara-cara persuasif dan musyawarah dengan masyarakat yang dihadiri muspika dan muspida serta kita memperlihatkan dokumen dasar kepemilikan tanah tersebut. Jadi kita selalu tetap bekerjasama dalam tata cara pembersihan lahan milik PTPN2 dari aspek hukumnya,” kata Sastra.

Sastra mengungkapkan, manajemen PTPN2 mendapat informasi bahwa diatas lahan negara tersebut sudah terjadi jual beli. “Jika informasi ini benar maka jelas ini pidana. Bagaimana bisa terjadi si A membeli kepada si B atas milik si C, kan begitu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat luas agar tidak tertipu oleh iming-iming harga murah tapi akhirnya bermasalah,” paparnya.

Lebih jauh dikatakannya, Manajemen PTPN2 tidak ada pilihan lain selain melakukan fungsi dan tugas untuk mengembalikan lahan negara sesuai HGU yang masih aktif. “Justru komitmen pimpinan PTPN2 seperti ini harus diapresiasi. Karena mereka sungguh-sungguh melakukan fungsi dan tugasnya dalam mengoptimalkan aset yang diamanahkan oleh negara kepadanya,” imbuhnya. (*)


Laporan: Hendra

Bagikan:

Cari di INDHIE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*