SIANTAR | Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Drs Abyadi Siregar bersama Wali Kota Siantar dr Susanti Dewayani SpA melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Tanjung Pinggir, di Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba, Selasa (18/4/2023).
Mereka meninjau kesiapan terminal menghadapi musim mudik lebaran Idul Fitri 1444 H/2023. Terminal ini baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2023 lalu.
Turut mendampingi Wali Kota, Plt Kadishub Drs Julham Situmorang, Kasatpol PP Pariaman Silaen, Staf Ahli Daniel Siregar, Kabag Organisasi Farhan Zamzami, Kabag Prokopim Suherman SSosi, dan Perwakilan Kepala Terminal Tanjung Pinggir.
Wali Kota dr Susanti berharap agar terminal yang dibangun dengan biaya Rp30 Miliar lebih itu bisa segera dioperasikan. “Kita bersyukur Bapak Abyadi ke Kota Pematang Siantar untuk melihat langsung kondisi terminal,” ujar mantan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih Pematang Siantar ini.
Wali Kota mengatakan, terminal ini adalah terminal utama di Pematang Siantar. “Harapannya dengan terminal yang megah dapat bermanfaat bagi masyarakat langsung. Besok sudah ada tim teknis akan berkolaborasi bagaimana pengaturan terminal dengan baik,” kata dia. “Tentunya ini untuk kebaikan kita semua, untuk mengurai kepadatan apalagi jelang Idul Fitri.”
dr Susanti yang merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Yogyakarta tersebut, mengutarakan, berdasarkan kesepakatan, Terminal Tanjung Pinggir segera dioperasikan. “Besok, tim teknis akan segera berkolaborasi menyegerakan pengoperasian terminal ini,” tukas dr Susanti.
Sementara itu, Abyadi Siregar selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumut juga meminta agar Terminal Tanjung Pinggir segera beroperasi. “Sehingga tidak tercipta persepsi di publik bahwa sia-sia uang Rp30 miliar lebih itu,” tegas Abyadi.
“Ssaya dan Ibu Walikota diterima Kepala UPT Terminal Ibu Boru Sinaga. Ketika saya dan Ibu walikota tiba, rupanya terminal itu masih sepi. Padahal kami sampai di terminal sekitar pukul 13.00 wib. Tidak satu kendaraan pun terlihat di terminal itu saat tim Ombudsman dan ibu Walikota tiba. Ternyata, setelah mendengarkan keterangan dan hasil pemeriksaan, rupanya terminal itu belum di operasional kantor secara efektif,” ujar Abyadi Siregar.
Abyadi mengungkapkan, dirinya mengajak Ibu Wali supaya terminal aktif dengan baik tidak sepi. “Tadi kita sudah bertemu dengan Pemko. Kita sudah ketemu mungkin besok sudah ada rapat teknis ini akan bisa segera terealisasi maka dengan sudah aktif. Dengan aktifnya terminal Pemko Siantar dan masyarakat juga akan merasakan manfaatny,” ungkap Abyadi.
Beberapa proses pengadaan mobiler, sarana prasarana, pemataan, termasuk administrasi adminitrasi terminal, tidak lepas dari pengamatan Ombudsman.
Dengan beroperasinya Terminal Tanjung Pinggir, Abyadi yakin Kota Pematang Siantar akan tampak indah karena angkutan yang selama ini menyebar di inti kota diharuskan masuk ke terminal.
Setelah disidak ini, Pemko Siantar langsung mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada Rabu (19/4/2023).
Rakor antara Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal, Rita Sinaga bersama dengan Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pematang Siantar, Tohom Lumban Gaol digelar untuk memaksimalkan pengoperasian terminal bernilai Rp30-an miliar itu.
Hasilnya akan segera dilakukan pemetaan lokasi angkutan di terminal tersebut. Pemko akan memberi ruang untuk menata angkutan kota dan angkutan desa yang ada di Kota Pematang Siantar.
Pemko juga mengundang direksi dan para mandor angkutan ke terminal itu untuk menggelar soft launching. (*)
Laporan: Adek Siahaan
