MEDAN | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu kolaborasi untuk menciptakan pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). KPID juga perlu banyak dukungan dari segi anggaran untuk mensosialisasikan Pemilu 2024 yang luber dan jurdil.
Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan, usai Kunjungan Kerja Spesifik dengan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua KPID Sumatera Utara, dan dinas terkait lainnya, di Medan pada Kamis (25/5/2023).
Menurut Sturman Panjaitan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Ketua KPID Provinsi Sumut, kinerja institusi tersebut sudah banyak perubahan. Salah satunya mengenai penguatan literasi atau edukasi jelang pemilu 2024. KPID Sumut sudah melaksanakan edukasi untuk membentuk masyarakat peduli penyiaran ke 34 Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Sumut.
“Dengan demikian perlu adanya dorongan dari segi anggaran kepada KPID untuk melengkapi personil guna mensosialisasikan apa dan bagaimana Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar, langsung, umum, jujur, dan adil,” kata Sturman Panjaitan, seperti dilansir dari laman parlementaria, Jumat (26/5/2023).
Struman menekankan kepada KPID agar bisa mengontrol semua penyiaran-penyiaran yang bersifat televisi maupun radio agar tidak berpihak pada hal yang merugikan satu pihak, kampanye hitam, tidak ada berita hoaks, dan lain-lain. “Harus bisa bersikap netral. Kita berharap kepada seluruh mitra kerja komisi I khususnya KPI, Kominfo , TNI, khususnya KPI, bisa netral dan bijak,” kata dia.
Masyarakat Sumut, khususnya Medan, juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pada pemilu 2024. (*)
