Terkait Wisata Halal, Gubsu: Jangan Percaya Hasutan dan Fitnah

Gubsu Edy Rahmayadi. [foto: bolang]

MEDAN | Wisata halal yang digaungkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, beberapa waktu lalu ditanggapi miring sebagian kecil kelompok masyarakat. Terkait itu, Edy pun meluruskan informasi tentang Pariwisata Danau Toba (PDT). Dia menegaskan, tidak pernah mengatakan akan menjadikan Kawasan Danau Toba (KDT) menjadi wilayah syariah. Dalam artian, merubah kearifan lokal yang selama ini hidup di dalam masyarakat KDT.

Edy menegaskan, informasi yang beredar itu adalah hoaks dan fitnah. Selaku pemimpin, ia menyadari berbagai ragam masyarakat di Sumut. Di antaranya ada kabupaten kota yang masyarakatnya mayoritas Muslim, ada pula yang mayoritas Nasrani, sehingga pernyataan menjadikan KDT menjadi wilayah syariah merupakan suatu fitnah terhadap dirinya.

“Apa pernah Anda dengar saya bilang mau membuat Danau Toba syariah?” tanya Edy Rahmayadi kepada wartawan yang bertanya tentang wisata halal, di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (4/9/2019).

Menurutnya, ada kesalahpahaman informasi atas pernyataan yang disampaikannya kepada wartawan usai kunjungan Presiden Jokowi ke Danau Toba beberapa waktu lalu. Dijelaskannya, saat itu dia ditanya wartawan mengenai apa tindakannya sebagai gubernur terkait Danau Toba sebagai wisata unggulan. Dirinya menjawab, ada dua hal utama yang perlu diperhatikan mengenai kemajuan pariwisata KDT.


BACA JUGA:
Di Sibolangit, Gubsu Edy Rahmayadi: “… Cocok Kam Rasa?”
Atasi Banjir di Medan, Edy Rahmayadi Lebarkan Sungai Badera
Edy Rahmayadi Ingatkan Antisipasi Cuaca Ekstrem di Sumut




Pertama, katanya, mengenai jumlah terbanyak wisatawan internasional berdasarkan negara masing-masing. Semisal, wisatawan Malaysia, segala keperluannya harus dipersiapkan sesuai dengan kebiasaan dan kebudayaan. Sehingga wisatawan bisa nyaman dan akan kembali lagi ke Danau Toba. Begitu pula dengan bangsa lain yang datang.

Kedua, mengenai infrastuktur. Menurutnya infrasturktur sebagai konsep pariwisata haruslah disiapkan juga. Dalam hal ini, infrastruktur yang akan dibangun, bukan mengenai akses jalan semata, akan tetapi pembangunan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat muslim, sehingga memudahkan pengunjung muslim untuk mendapatkan kebutuhannya di KDT. Hal tersebut bukan berarti sebagai bentuk untuk mengikis kebudayaan, maupun kearifan lokal. “Harus siap infrastruktur akomodasi yang representatif,” kata Edy Rahmayadi.

Di akhir kesempatan, Edy berharap kepada semua pihak agar polemik ini segera berakhir. Jika terus berlanjut dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Sumut. Masyarakat pun diingatkan untuk tidak percaya dengan fitnah dan hasutan. “Jangan pernah percaya dengan hasutan dan fitnah,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan bahwa konsep Wisata Halal tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada di Danau Toba. Konsep wisata halal bisa berjalan berdampingan dengan karifan lokal yang ada.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Muchlis, saat menerima pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba, di Ruang Pers, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kecamatan Medan Polonia, Senin (2/9/2019) kemarin.

“Tidak kita larang itu, wisata halal beda dengan konsep wisata syariah, wisata halal hanya sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, wisata halal bukan berarti meniadakan, makanya kearifan lokal tidak terganggu,” kata Muchlis.

Sambung Muchlis, konsep wisata halal sudah berlangsung sejak lama, dan hal itu bukanlah bentuk polarisasi masyarakat. Konsep tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan para wisatawan yang datang ke Danau Toba. Saat ini angka pengunjung dari negara sekitar Indonesia adalah yang terbanyak, seperti Malaysia. Muchlis menyebut 55% wisatawan yang datang berkunjung berasal dari Malaysia. “Ini bukan bentuk pengkotak-kotakan masyarakat. Data kami, visitor terbanyak itu dari Malaysia, karena itu supaya mereka datang kembali, kita harus memberikan apa yang mereka butuh,” ujar Muchlis.

Konsep tersebut juga dimaksudkan untuk mengambil pasar yang sedang bertumbuh saat ini, yakni wisata halal. Pada tahun 2018 saja jumlah wisatawan muslim mancanegara berjumlah 140 juta. Berdasarkan data Global Muslim Travel Index 2019 pada tahun 2026 diperkirakan angka tersebut akan bertambah lebih besar menjadi 230 juta. Diperkirakan juga, pemasukan dari wisatawan muslim mencapai US$ 300 juta pada ekonomi global.”Target kita menambah jumlah pendapatan daerah di sektor pariwisata,” katanya. (*)


Laporan: Bolang

Bagikan:

Cari di INDHIE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*