PKS: Ekonomi Indonesia 2018 Memprihatinkan

Kemiskinan di Indonesia [foto: ilustrasi/net]

FRAKSI PKS DPR RI menyatakan, kondisi perekonomian Indonesia selama 2018 masih memprihatinkan. Demikian catatan PKS terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, Rabu (2/1/2019) kemarin. “Fraksi PKS DPR mencatat kondisi perekonomian sepanjang 2018 hingga tutup tahun–bahkan selama 4 tahun ini–stagnan di angka 5,0%,” kata Jazuli Juwaini.

Jazuli mengatakan saat ini beban utang negara semakin besar. Janji-janji pemerintah mengangkat perekonomian Indonesia pun belum tampak realisasinya. “APBN kita belum cukup sehat. Keseimbangan primer masih negatif. Beban utang kita besar dan memberatkan keuangan negara. Pun untuk membayar bunga utang kita harus gunakan utang. Istilahnya gali lubang tutup lubang. Beratnya perekonomian ini berkelindan dengan tingginya angka pengangguran,” katanya.

Disambung Jazuli, angka kemiskinan juga tidak bergeser jauh. “Janji Presiden membuka 10 juta lapangan kerja baru nyatanya jauh dari tercapai,” tambahnya.




Kondisi pertanian Indonesia selama kepemimpinan Jokowi juga semakin miris. Setiap tahun terjadi penyusutan lahan rata-rata 150-200 ribu hektare. Menurut dia, jika hal itu dibiarkan, 38 tahun ke depan lahan pertanian di Indonesia akan habis.

“Akibat penyusutan lahan ini, tiap tahun produksi beras berkurang 3 juta ton. Dengan realitas tersebut, kecenderungan impor beras akan semakin tinggi. Kecenderungan impor juga merambah komoditas pertanian lain, seperti gula, garam, bawang merah, juga gandum. Alhasil, minat kaum muda bertani makin menyusut lagi, mereka lebih suka migrasi ke kota menjadi buruh,” beber Jazuli.

Ditambahkannya, pendapatan bulanan keluarga petani telah menyusut hanya sekitar Rp1,2 juta per bulan. Belum lagi jaminan negara atas kesehatan rakyat juga mengidap persoalan serius dan butuh penanganan segera serta sistemik. Misalnya, tunggakan pembayaran iuran BPJS yang hingga kini masih menjadi persoalan tersendiri.

“Tunggakan pembayaran iuran BPJS kepada rumah sakit membawa dampak ikutan yang menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas layanan kesehatan masyarakat. Padahal tiap tahun subsidi APBN terus meningkat karena BPJS selalu defisit. Ini menunjukkan kualitas manajemen yang buruk dan mengancam jaminan kesehatan warga negara yang kepesertaan JKN-BPJS sudah mencapai 200-an juta jiwa (76,7%), di mana separuh lebih adalah penerima bantuan iuran APBN (kelompok tidak mampu),” kata Jazuli.

PKS berharap, pada 2019, Indonesia semakin baik ke depannya. “Semoga rakyat semakin objektif dalam memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mampu mewujudkan harapan dan membuat kondisi bangsa ini semakin maju dan sejahtera. Kita juga berharap penyelenggara pemilu, aparat, dan birokrasi netral demi menjaga kokohnya demokrasi yang berkualitas,” tegas Jazuli. (*)


sumber: detik

Bagikan:

Cari Berita

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*