Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati

Edhy Prabowo. [foto: dok sindonews]

JAKARTA | Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, menyatakan siap dihukum mati jika terbukti bersalah. Edhy saat ini merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kalau memang saya dianggap salah, saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap, yang penting demi masyarakat saya,” kata Edhy di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Edhy menyatakan, setiap kebijakan yang diambilnya semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat. “Saya tidak bicara lebih baik atau tidak. Saya ingin menyempurnakan, intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara, itu sudah risiko bagi saya,” kata Edhy.



Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Edhy disangkakan sebagai penerima suap. Lalu, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence), Safri; Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, Andreau Misanta Pribadi; Sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin; pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi; dan Staf istri Edhy, Ainul Faqih.

Sedangkan pemberi suap, yakni Suharjito selaku Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama, saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa menyuap total Rp2,146 miliar, terdiri dari US$103 ribu (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706.055.440 kepada Edhy.

Sebagai penerima suap, Edhy bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(*)


sumber: antara

Bagikan:

Cari di INDHIE