Drs. Anwar Bakti, Ketua Majelis Hikmah dan Kebijakan
Publik PD Muhammadiyah Kota Medan

Medan-www.indhie.com | Kader DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang baru-baru ini baru dipecat dari posisinya sebagai salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat, harus meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Hal itu terkait statemen politiknya yang menyatakan Ketua PP Muhammadiyah, Dien Syamsudin, sebagai “ayam sayur”, “jago kandang” dan rentetan statemennya yang memojokkan Muhammadiyah.

“Tidak pantas seorang wakil rakyat berkata demikian. DPP Partai Demokrat mesti me-recall Ruhut dari statusnya sebagai anggota DPR RI. Tidak pantas masyarakat Sumatera Utara diwakili seorang politisi yang terus memprovokasi SARA. Ini menyinggung perasaan umat Islam. Ruhut mesti minta maaf secara terbuka kepada warga Muhammadiyah,” kata Ketua Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik (MHKP) PD Muhammadiyah Kota Medan, Drs Anwar Bakti, didampingi Amiruddin BPM, Budi AU, Amirullah Hidayat dan beberapa anggota MHKP lainnya di Medan pada Kamis (20/12).

Menurut Anwar, kritik yang dilakukan oleh Prof. Dien Syamsuddin sebagai Ketua PP Muhammadiyah adalah hal yang sudah sepantasnya dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi keislaman terbesar di Indonesia. “Sesuai manhaj gerakan Muhammadiyah, Pak Dien melaksanakan fungsinya mengawasi dan mengawal republik ini dari kegagalan. Beliau juga selalu mengedepankan etika dalam melancarkan kritiknya kepada negara. Negara ‘kan mesti dikontrol agar tidak jatuh pada kepemimpinan yang otoriter. Kita tidak mau itu semua terjadi,” tegas Anwar Bakti.

Selanjutnya Anwar menegaskan, Ruhut bukan sekali ini melakukan “kerusuhan politik” dengan membentur-benturkan soal SARA dalam aktivitas politiknya. “Kami menduga, dia baru dipecat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat, dan kini berusaha untuk memulihkan posisi politiknya dengan cara membenturkan posisi Muhammadiyah dengan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Mestinya, jangan menyeret-nyeret organisasi Islam dalam ambisi kepentingan politik pribadinya,” tukas Anwar.

Menurut Anwar, sebagai organisasi, Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik PD Muhammadiyah Medan akan mengajukan pernyataan resmi mereka kepada DPP Partai Demokrat di Jakarta untuk me-recall posisi Ruhut sebagai anggota DPR. “Kami sebagai warga Sumatera Utara tidak ingin ada wakil rakyat yang berasal dari Sumatera Utara seperti Ruhut, yang terus-menerus berusaha memecah-belah masyarakat dalam konflik SARA. Apalagi banyak kader Muhammadiyah yang beraktivitas di Partai Demokrat. Sesungguhnya Partai Demokrat sudah dirugikan oleh statemen dan gerakan politik Ruhut ini,” kata Anwar. (*)