Medan-www.indhie.com | Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, data menunjukkan adanya tren naiknya jumlah konflik sosial di tanah air. Salah satunya adalah konflik yang dipicu oleh persoalan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), isu-isu SARA (Suku Agama, Ras dan Antar golongan) yang menjadi pemantik konflik sosial. Isu-isu sensitif berbau SARA ini akan semakin berpotensi mengobarkan perseteruan di masyarakat jika dibawakan dalam kompetisi di Pemilukada. Gamawan Fauzi menyebutkan, kejadian konflik sosial terus meningkat dalam satu tahun terakhir. Pada tahun terakhir. Pada 2010 terjadi 93 kasus konflik sosial, lantas mereda di tahun 2011 dengan hanya ada 77 kasus, namun di tahun ini jumlahnya naik pesat. Hingga akhir Agustus 2012 saja, sudah terjadi 89 kasus. Perlu sensitivitas dari Kesbangpol dan pemerintah daerah untuk mendeteksi dini semua potensi konflik.

Menanggapai persoalan SARA LSM Education Social and Political (ESP) mengadakan dialog publik “Isu SARA menjelang Pilgubsu 2013” dengan tema “ Menerima Keberagaman dalam Mengatasi Potensi SARA” di Restaurant Strawberry Jalan Kapten Muchtar Basri Senin, (10/12). Dialog tersebut dibuka oleh Bukit, perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Provinsi Sumut dan dihadiri peserta yang berasal dari akademisi perguruan tinggi, ormas islam, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan. Dialog menghadirkan narasumber yaitu Drs Shohibul Anshor Siregar MSi, Pengamat sosiologi politik UMSU dan Wakil Ketua PDM Kota Medan, Rafdinal Ssos MAP dan dimoderatori oleh Nirwansyah Putra.

Bukit mengatakan, Sumut merupakan replika dari keberagaman dari Indonesia karena Sumut memilki 9 etnis besar. Bukit juga menambahkan, di antara etnis tersebut, rakyat Sumut menjadi salah satu provinsi yang pandai dalam menjaga keharmonisan.

Sementara itu, Shohibul Anshor mengungkapkan, SARA adalah produk dari Tuhan yang Maha Kuasa. “SARA tidak akan menjadi konflik jika kita tidak berperan membuatnya menjadi sebuah bencana, dan jika ada manusia yang menggugat SARA karena menuai konflik, silahkan saja menggugat saja Tuhan,“ tegasnya.

Sementara itu, Rafdinal memaparkan tentang kebebasan seseorang dalam memilih calon kepala daerah sesuai dengan apa yang diinginkannya, baik berlatang belakang suku, agama ataupun organisasi. “SARA tetap menjadi tolok ukur utama dari pemilih untuk menentukan pilihan,” tegasnya. (*)