DEMO BIKSU BUDHA MYANMAR — Biksu Budha Myanmar melakukan demo di Mandalay, sebelah barat Myanmar pada 2 September 2012, memprotes keberadaan etnis minoritas muslim Rohingya dan mendukung langkah Presiden Thein Sein pada kekerasan sektarian selama bulan Juni antara etnis mayoritas Budha Rakhine dan minoritas muslim Rohingya.
(AP Photo/Khin Maung Win)

Myanmar-www.indhie.com | Deretan panjang biksu-biksu Budha berjubah merah berpawai melalui jalan-jalan Mandalay, Myanmar, Minggu (2/9) kemarin. Mereka memprotes keberadaan minoritas muslim Rohingya di Myanmar. Di antara spanduk mereka berbunyi: “Lindungi Ibu Myanmar dengan mendukung presiden!”

Dilaporkan deutsche welle (DW), menurut pakar Myanmar, Hans-Bernd Zöllner, mereka adalah para biksu yang sama yang pada 2007 memprotes junta militer. Junta militer, yang kini mendukung Presiden Thein Sein, pernah secara brutal menekan para demonstrasi tersebut.

Apa yang menyebabkan para biksu budha untuk mengubah pikiran mereka dan mendukung Presiden yang didukung militer? “Kaum Muslim dan terutama Rohingya, selalu mengganjal,” kata Zöllner kepada DW. Pakar Myanmar itu mengatakan, hal tersebut adalah tradisi menyedihkan yang membentang sejak era kolonial Inggris di Myanmar.

Kambing Hitam Sejarah
Muslim Rohingya kebanyakan hidup di wilayah barat Myanmar, di provinsi Rakhine, dekat perbatasan dengan Bangladesh. Mereka tidak dianggap warga Myanmar dan tidak termasuk salah satu etnis minoritas yang diakui secara resmi oleh pemerintah. PBB menghitung mereka sebagai salah satu kelompok etnis yang paling terancam di dunia.

Dalam beberapa bulan terakhir, mayoritas Budha dan minoritas Muslim di Rakhine telah terlibat dalam bentrokan berdarah. Setidaknya 90 orang telah tewas dalam kekerasan itu. Para biksu Budha sendiri telah mengkritik Pelapor Khusus PBB di Myanmar, Tomas Ojea Quintana.

Di satu sisi, Presiden Thein Sein telah menyalahkan kedua pihak, biksu dan politisi, yang  memicu kerusuhan. Namun dalam bagian yang sama, presiden mengatakan kepada badan pengungsi PBB pada bulan Juli kemarin, adalah hal yang mustahil untuk mengakui muslim Rohingya tersebut. Dia mengklaim, muslim Rohingya adalah imigran ilegal dan bukan etnis Burma.

Menurut Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch (HRW) divisi Asia, para Biksu Budha mengambil komentar ini sebagai alasan mobilisasi melawan Rohingya dan PBB. Robertson mengatakan bahwa biarawan, “menggunakan PBB sebagai semacam target untuk kemarahan itu, dengan mengklaim kemunafikan atau kepalsuan, bahwa PBB berpihak di satu sisi, bahwa ia hanya mendukung Rohingya dan tidak mendukung Rakhine.”

Tetapi menurut Robertson, PBB telah terbukti mendukung Buddha di Rakhine. “Masalah mendasar adalah bahwa para biksu Budha dan yang mendukung mereka, memiliki versi miring mengenai realitas,” katanya.

Prasangka Lama
Versi miring realitas, di mana rasisme dan diskriminasi memainkan peran sentral, bukanlah fenomena baru. Marco Bunte, seorang peneliti Myanmar dari Hamburg, percaya bahwa ketegangan yang selalu ada hanya tampak di permukaan. “Peningkatan kebebasan membuka ruang untuk membongkar lagi kebencian lama,” kata Bunte kepada DW.

Dan Zöllner berpendapat, Barat telah begitu terfokus pada Aung San Suu Kyi dan proses demokratisasi sehingga mengabaikan kompleksitas permasalahan dan keberagaman yang ada di negara ini.

“Dalam pandangan saya, Myanmar –dengan ketegangan multietnis– adalah tong bubuk (mesiu), yang akan meledak jika tidak dijalankan oleh tangan yang kuat,” katanya.

Walau Zöllner percaya reformasi dibutuhkan dan hal yang benar, ia memandang hal tersebut tidak cukup. Di atas semua, Myanmar perlu waktu.

Aung San Suu Kyi sendiri agaknya bertindak hati-hati terhadap Rohingya. “Reformasi diperlukan sebagai pra-kondisi untuk rekonsiliasi dan perdamaian internal,” katanya. “Selama jangka panjang, perbedaan ekonomi, etnis dan budaya harus dihilangkan. Itu akan mengambil 20 sampai 40 tahun.”

Prospek Suram
Robertson dari HRW mengatakan, nasib Rohingya sebagai tonggak penting bagi demokratisasi Myanmar. “Muslim Rohingya merupakan ujian penting untuk multietnis Myanmar,” katanya. “Sayangnya, pemerintah telah gagal sampai ke titik ini,” karena pasukan keamanan telah berpihak ke sisi umat Buddha.

Zöllner mengatakan, “masalah Rohingya adalah kasus khusus,” karena nasib Rohingya memiliki dampak kecil pada kohesi Myanmar. Akibatnya, tak seorang pun dapat mendukung Rohingya bila tak ingin kehilangan pengaruh di kalangan mayoritas Buddha. Tidak peduli apakah itu pemerintah, oposisi, Aung San Suu Kyi atau pihak lainnya.

Selama masalah struktural bagi mayoritas Buddha masih belum terpecahkan, tidak mungkin situasi Rohingya dapat berubah. (*)