Tanggapi Kapolri, Shohibul: Sistem Kelas Masyarakat Tak Pernah Berubah

Shohibul Anshor Siregar

MEDAN | Indonesia yang sudah merdeka lebih dari 70 tahun tidak pernah berubah dalam sistem kelasnya. Elitnya luar biasa berkuasa dan atau kaya raya, kelas menengah yang tak berkualitas serta kelas bawah (grassroot) yang terus ditandai dengan kemiskinan struktural yang massif.

Demikian ditegaskan Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU), Shohibul Anshor Siregar, pada Jumat (12/7/2019), menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyatakan negara yang masih didominasi oleh masyarakat kelas bawah berpotensi terjadinya perpecahan. Tito menyatakan hal itu ketika memberikan pembekalan kepada 781 orang calon perwira (Capaja) TNI dan Polri Tahun 2019 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/7/2019).



“Bangsa kita masih di dominasi oleh masyarakat kelas bawah, sehingga masih berpotensi perpecahan dari faktor internal. Selama 74 tahun dominasi low class yang masih banyak dan pengangguran masih tinggi,” kata Tito, dikutip dari kantor berita Antara (12/7/2019).

Shohibul menilai, dalam hampir 5 tahun ini ada signifikansi penyadaran politik di grassroot, dan perlawanan kekuasaan terus berlangsung. Elit juga memiliki jejak kuat dalam melakukan kebijakan memecah (bipolar and segmentary process) dengan mem-feeding sebagian dan menelantarkan atau bahkan mendiskreditkan sebagian besar lainnya.

“Saya Pancasila, saya Indonesia, kata Jokowi. Gebuk, kata Jokowi. Sontoloyo, kata Jokowi. Tiga kata kunci itu diartikulasikan orang-orang yang di-feeding untuk terus dipersekusi,” sebutnya.

Selain itu, lanjut Shohibul, instrumen kekuasaan termasuk instrumen penegakan hukum yang dipimpin Jokowi juga berbuat sama (bipolar and segmentary process) dalam memberi reward and punishment.

“Kelas bawah yang tertindas dan miskin itulah yang kini ditakuti oleh Tito Karnavian. Secara lebih jelas, merekalah yang disebut Kampret itu dan dalam segala hal tak akan dapat diimbangi sama sekali oleh Cebong walau bagaimana pun,” kata Koordinator n’BASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya) ini.

Menurut Shohibul, solusi persoalan ini tidak mudah, namun bukan tidak bisa asalkan Jokowi mafhum apa yang terjadi dalam masyarakat Indonesia selama dalam kepemimpinannya dan bersedia keluar dari arena yang kelam itu.

Pertama, bebaskan diri dari intervensi asing hingga Jokowi benar-benar bisa menjalankan kebijakan pemerintahannya dengan orientasi pemihakan penuh dengan rakyat.

Kedua, kita semua tahu bahwa Jokowi amat minim kapasitas dan literasi. Sesiapa yang menjadi pembantunyalah yang menentukan kebijakan Jokowi. “Jika ia tetap dependen dan manut ke elit pendiktenya selama ini, kondisi buruk yang disebut Tito pasti langgeng untuk suatu ketika tiba pada titik panasnya sendiri,” tegas Shohibul.

Shohibul juga melihat, pengakuan Tito cukup berani, karena sesungguhnya ia bagian terdakwa dalam kerumitan Indonesia buruk yang dikeluhkannya.

“Saya berharap Tito lebih berani lagi, misalnya mengakui bahwa umat Islam terus menjadi maf’ulunbih (korban sasaran) selama pemerintahan Jokowi dan itu harus dikoreksi tajam,” katanya.

Selain itu, Tito juga dengan berani harus mampu mencari faktor sebenarnya, bukan kambing hitam, bahwa orientasi pembangunan pada masa Jokowi semakin memperluas wilayah neokolonialisme dan dalam globalisasi hanya berhasil membangun gapura besar untuk pelaku pasar mengeksploitasi seluruh sumberdaya Indonesia. (*)


Laporan: M. Risfan Sihaloho

Bagikan:

Cari Berita

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*