Protes di Gedung Het Warenhuis Medan

Di antara warga yang berdiam di Gedung Het Warenhuis Medan. [foto: bolang]

MEDAN | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Medan kembali mengosongkan bangunan Het Warenhuis berlokasi di simpang tiga Jalan Ahmad Yani VII-Jalan Hindu, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Jumat (9/8/2019). Sebelumnya penertiban juga dilakukan pada Selasa (6/8/2019) lalu. Protes bermunculan.

Pengosongan dilakukan hanya dua hari sebelum hari raya Idul Adha yang jatuh pada Ahad (11/8/2019). Warga yang mendiami sekitar lokasi mengaku tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

“Kami enggak ada dapat pemberitahuan apa pun. Yang kami dapat, cuma dibilang akan ditertibkan hari Senin nanti, pas penertiban pertama mereka waktu hari Selasa (6/8/2019) kemarin,” ungkap Muliati (38) yang mengaku telah mendiami lokasi sekitar, tepat di belakang Gedung Het Warenhuis selama hampir 40 tahun.



Sembari menahan tangis, Muliati mengatakan, dahulu, orang tuanya menempati lokasi itu karena mengira bangunan tersebut bukan milik Pemko Medan. Selama puluhan tahun tanah itu mereka tempati tanpa mengetahui status tanah tersebut. Saking lamanya, ayah dan ibu Muliati sudah hidup di sana hingga melahirkan delapan orang anak.

“Yang saya tahu, ini kan’ tanah milik (orang) China,” sembari menyebutkan jika dirinya lahir di lokasi itu. Kini Muliati mendiami lokasi itu bersama anak laki-laki dan perempuannya, juga adik perempuannya.

Selain Muliati, ada juga Marzuki Piliang (47) yang ikut tergusur. Di dalam gedung itu, Zuki, panggilan akrabnya, tinggal bersama 13 orang keluarganya.

Ia menyayangkan hal itu, sebab harus tergusur saat sebelum mendekati hari perayaan Idul Adha. “Sedihnya kami, sejak tahun 2000 kami sudah tinggal di sini, dan mau lebaran malah kena usir,” sebut pria berkepala plontos itu.

Di hadapan wartawan, Zuki mengaku, sedikit pun pemerintah tidak memberikan ultimatum secara langsung kepada dirinya. Bahkan, kompensasi pun juga tak Ia dapatkan.

“Surat pemberitahuan tidak sampai ke tangan saya. Mulai dari penertiban pertama, sampai sekarang enggak ada saya lihat isi suratnya. Kompensasi pun enggak pernah saya dapat,” aku Zuki.

Saat disinggung mengenai perpindahannya, Zuki menegaskan, tidak akan membawa keluarganya untuk tinggal di wilayah pinggiran sungai. Zuki tampak tegar, dan tetap optimis akan memberikan tempat terbaik bagi keluarganya. “Meski saya digusur, saya tidak akan tinggal di titi kolong,” tandasnya.

Tak sedikit dari mereka yang meneriaki petugas, dan menyebut Wali Kota Medan, Drs H Dzulmi Eldin dengan kalimat-kalimat makian. Eldin juga dianggap tidak mempedulikan nasib mereka ke depannya. “Menyesal kami pilih Eldin jadi Wali Kota. Sudah didukung, malah kami digusur,” teriak para warga.

Sekelompok bagian dari ormas menggelar rapat di sela berlangsungnya penertiban di Het Wirenhuis Medan.
[foto: bolang]
Selain warga, protes juga dikabarkan datang dari organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Medan. Gedung itu ternyata telah menjadi salah satu sekretariat mereka.

Akan tetapi, Sekretaris Satpol PP Medan, Rahmat Harahap, yang memimpin pengosongan itu, menjelaskan, saat digelar penertiban pertama, Selasa (6/8/2019) lalu, kelompok SPSI tidak berada di lokasi, sehingga Rahmat berdalih pemberitahuan itu tidak sampai kepada mereka.

“Ada penolakan. SPSI masih menolak. Mereka minta agar diizinkan, jadi akan kita komunikasikan kembali. Alasan mereka untuk dapat tinggal di sini, dan mereka mengatakan belum menerima satu suratpun dari kita (Pemerintah), khusus SPSI,” kata Rahmat di sela kegiatan berlangsung. (*)


Laporan: Bolang

Bagikan:

Cari Berita

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*