Perda Izin Gangguan Dicabut, Eldin Mesti Lebih Kreatif Gali PAD Medan

Wali Kota Medan, Drs Dzulmi Eldin, menandatangani pencabutan Perda Retribusi Izin Gangguan di hadapan pimpinan DPRD Medan, Senin (29/7/2019) [foto: bolang/indhie]

MEDAN | Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Medan sudah menandatangani persetujuan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Gangguan, di ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (29/7/2019).

Pencabutan ini membuat Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, harus memutar otak lebih keras lagi untuk mendapatkan potensi Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Herri Zulkarnain, dalam pandangan fraksinya menyatakan, beberapa tahun terakhir ini PAD sektor retribusi izin gangguan cukup besar yakni mencapai Rp18 miliar per tahun.

Untuk itu, dia menyarankan Pemko Medan harus menggali sumber PAD dari sektor lain, juga menggodok Perda yang baru agar bisa dijadikan landasan hukum melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan dunia usaha daerah. “Jadi Pemko harus menyikapi ini sehingga pencabutan Perda tidak menimbulkan rasa tidak nyaman di masyarakat,” katanya.




Berita Terkait:


Herri melanjutkan, efek pencabutan perda ini dikhawatirkan akan munculnya perusahaan-perusahaan yang bertindak liar dan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait izin gangguan.

“Karena mereka nanti menganggap ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Harus ada langkah kongkrit dari Pemko Medan untuk menyikapinya. Kemudian pemerintah juga harus dapat memberi sanksi tegas bagi setiap perusahaan yang melanggarnya,” kata Herri.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Surianto, dalam penyampaian pendapat fraksi mengatakan, pihaknya berharap setelah tidak ada lagi pungutan liar (Pungli) terhadap izin gangguan. “Fraksi Gerindra mengimbau kepada Pemko Medan melalui dinas terkait untuk mensosialisasikan dengan tepat sasaran guna menjaga eksistensi perda ini nantinya,” kata Surianto.

Akan tetapi, penandatangan Ranperda itu juga sempat mendapat penolakan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui juru bicara, Rajuddin Sagala, menolak mencabut Perda tersebut sebelum dierbitkannya peraturan pengganti yang dapat menjaga nilai-nilai budaya Indonesia dan norma-norma keagamaan di Kota Medan, serta tidak menjauhkan dunia usaha dari kontrol sosial.

“Fraksi PKS bukanlah anti terhadap dunia usaha dan investasi. Tapi kami menginginkan arus modal yang masuk tidak boleh mengorbankan sesuatu yang lebih besar,” katanya.

Menurutnya, keberadaan Perda tentang izin gangguan adalah sebagai mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap dunia usaha agar tidak merugikan hak-hak masyarakat. Apalagi sampai sekarang saja masih banyak usaha di Kota Medan yang berbeda antara izin usaha dengan aktivitas usaha yang dilakukan akibatnya seringkali menimbulkan konflik di masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan Mendagri mengeluarkan Permen tentang mencabut izin usaha yang akan menjauhkan dunia usaha dari kontrol masyarakat. Ada karaoke berdiri di samping Masjid, pabrik didirikan di daerah pemukiman dan lainnya. Pencabutan peraturan dilakukan di tengah lemahnya pengawasan Pemko Medan terhadap dunia usaha yang seringkali melanggar izin yang diberikan,” kata dia. (*)


Laporan: Bolang

Bagikan:

Cari di INDHIE

1 Trackback / Pingback

  1. Baru 3 Tahun, Pemko-DPRD Medan Cabut Lagi Perda Retribusi Izin Gangguan – indhie

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*