Menag: Pemberlakuan Sertifikat Halal Dilakukan Bertahap

Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama. [foto: kemenag]

JAKARTA | Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. “Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024,” tegas Menag usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Rabu (16/10/2019) seperti dilansir dari situs resmi kemenag.go.id pada Kamis (17/10/2019)

Tahap kedua, menurut Lukman, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman. Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun. “Perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing,” kata Lukman.




BACA JUGA: Mulai Hari Ini, Semua Produk di Indonesia Wajib Bersertifikat Halal


Seperti diketahui, Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mulai efektif berlaku sejak 17 Oktober 2019 sesuai amanat yang tertulis dalam UU tersebut.

“Namun perlu kami tegaskan bahwa penahapan produk seperti kami sampaikan tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan produk sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku,” tegas Menag.

Pemerintah, menurut Lukman, akan memfasilitasi penyelenggaraan JPH bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga jangan sampai memberatkan para pelaku usaha, khususnya usaha mikro. (*)

Bagikan:

Cari Berita

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*