Provinsi Tapanuli

Jika kembali ditelaah ke belakang, saat para penggagas Protap merasa ini sebuah harga mati, pada saat bersamaan penolakan dengan harga mati juga ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mengandaikan Tapanuli sebagai sebuah provinsi dengan menggabungkan seluruh Kabupaten dan Kota eks Tapanuli Selatan ke dalam Protap itu, negosiasinya sungguhlah tak mudah, atau malah tak usah dibayangkanlah sama sekali.

Dalam keterbenturan seperti itu belakangan berkembang lagi grand disign pemekaran Sumatera Utara yang didasarkan pada sebuah penghalusan dengan menegaskan kadar inklusivitas tertentu meski tetap bermasalah juga. Sumatera Utara dibayangkan menjadi 5 (lima) provinsi yang selain dengan konsep berbeda, juga diboboti dengan konsep homeland berdasarkan etnis, meski pun harus diakui juga bersifat sangat simplistis, yakni: Pertama, Provinsi Sumatera Utara beribukotakan Medan (Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebingtinggi, Kab. Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai). Kedua, Provinsi Sumatera Timur yang diandaikan beribukotakan Tanjung Balai (Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan). Ketiga, Provinsi Toba Raya yang diandaikan beribukotakan Balige (Kota Pematang Siantar, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara). Keempat, Provinsi Tapanuli yang diandaikan beribukotakan Padangsidimpuan (Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara). Kelima, Provinsi Kepulauan Nias yang diandaikan beribukota Gunung Sitoli (Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat).

Kini para pengusul kembali gagasan Protap tampaknya ingin merujuk proses akhir dengan prasyarat pencabutan moratorium. Tetapi secara politik urusannya masih sangat berliku, tentu saja.

Mungkin ada baiknya mengevaluasi ke belakang. Tajuk koran Harian Republika hari Jumat tanggal 06 Februari 2009 mengulas tentang Protap menegaskan bahwa reformasi yang membawa perubahan, termasuk perubahan untuk melakukan pemekaran wilayah, ditengarai telah menjadi kenderaan politik bagi sejumlah elite lokal baru, dan peraturan-peraturan baru. Sementara, harapan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, masih harus menunggu waktu yang tidak pasti. Ini fenomena umum di sejumlah wilayah pemekaran. Apa sebab? Karena APBD di daerah pemekaran ternyata sangat minim, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diharapkan elite baru itu berlipat-lipat dari APBD, kurang lebih hanyalah sebagai mimpi di siang bolong. Tanpa kerja keras, namun mendapatkan harta berlimpah.

Menurut Republika justru di sini ironi muncul, karena dana banyak tersedot untuk memenuhi kebutuhan elite baru. Akibatnya, pembagian kue tidak merata, karena hanya dimakan orang-orang tertentu. Rakyat yang sudah terkapar terus diiming-imingi mimpi. Mimpi akan lebih baik andaikan membentuk provinsi baru. Salah satu mimpi itu awalnya adalah membentuk Protap yang menggabungkan semua daerah bekas Keresidenan Tapanuli era penjajahan Belanda. Tentu saja, di luar bekas Keresidenan Sumatra Timur.

Saya sendiri tak pernah alergi dengan usul pemekaran. Silakan saja. Jika intinya ialah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan, lakukan saja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tetapi orientasi kepentingan elit tak selalu setia kepada rakyat. Misalnya, di luar ketentuan tegas UU, bersediakah para elit itu jika sebuah provinsi dibatasi hanya memiliki paling banyak 5 sampai 10 SKPD yang benar-benar relevan berdasaran kondisi daerah, dan masing-masing Kepala SKPD hanya diberi fasilitas rumah dinas tipe 36 dengan kenderaan dinas 1000 cc dan Gubernurnya berkenderaan 1500 cc?

Begitu pun, bagi Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, hal ini jangan dianggap sepele. Mereka dan tim kerja yang akan mereka bentuk setelah beroleh kesempatan bertugas harus benar-benar memahami aspirasi tak tersahuti dari rakyat mayoritas, termasuk menjawab mengapa begitu kerap para elit berhasil mengatasnamakan aspirasi rakyat mayoritas dalam mengajukan gugatan-gugatan politiknya. (*)


Sumber: nbasis


 

Bagikan:

Cari Berita

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*