Provinsi Tapanuli

Suasana debat dalam Pilgubsu 2018. (foto: internet)

Shohibul Anshor Siregar
Koordinator Umum ‘nBASIS


Meski masih cukup samar, tetapi kini hasrat untuk kembali mengusulkan Provinsi Tapanuli (Protap) mulai muncul. Ketika saya mengatakan bahwa sekiranya Djoss (pasangan cagubsu 2018 Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus) menang, isu ini tidak akan mengemuka, seseorang telah membantah saya dengan berkata: “Justru harapan orang Tapanuli Djoss menang maka akan lebih memudahkan untuk pengesahan Protap karena salah satu syarat berdirinya sebuah provinsi baru (pemekaran) adalah persetujuan Kepala Daerah Induk. Jadi anggapan Anda sangat salah”.

Ini menyadarkan saya bahwa bahwa tuntutan Protap itu memang sangat kompleks secara politik, dan melibatkan elit-elit nasional yang memiliki hitungan yang tak sederhana dan tak selalu begitu terbuka. Juga begitu mudah mengatasnamakan atau mengklaim (Tapanuli) di dalam gagasan yang sudah pernah memasuki tahapan pembahasan pada tingkat DPR-RI dan kemudian berhenti karena moratorium pemekaran itu.



Kalau begitu, disengaja atau tidak, mengajukan Djarot Saiful Hidayat sebagai Calon Gubernur untuk Sumatera Utara melalui pilgubsu 2018 mungkin tak salah untuk dicurigai sebagai sebuah upaya pemanfaatan arus politik tertentu yang tak sepenuhnya disadari oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, apalagi Djarot Saiful Hidayat yang hanya sebagai “petugas” partai belaka. Bahkan boleh disebut Djarot Saiful Hidayat sangat tak faham apa yang dilakoninya.

Pada salah satu debat yang diselenggarakan menjelang pelaksanaan pemungutan suara, Sihar Sitorus telah beroleh pertanyaan serius dari Musa Rajekshah tentang Protap yang ia jawab dengan begitu canggung. Meski sebetulnya negasinya terhadap Protap tak begitu tegas, tetapi diperkirakan berakibat kegoyahan di antara para elit pendukung pasangan ini khususnya yang berasal dari eks Tapanuli Utara.

Ini jelas berbeda sekaligus memiliki persamaan dengan kasus ketika setelah memenangi pilgub DKI Anies-Sandi dihadapkan pada penguatan kembali isu pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke tempat lain entah di mana. Perbedaannya terletak pada motif identitas yang mengental pada pengusul Protap. Sedangkan pada pengusul pemindahan ibukota pertimbangan lebih kompleks dan menunjukkan dimensi-dimensi lain yang tak dapat dijelaskan lebih detil dalam tulisan ini.

Koran TEMPO Edisi Khusus Kemerdekaan Agustus 2010 menurunkan beberapa artikel di antaranya berjudul “Antiklimaks Perlawanan 20 Tahun”. Dalam Laporan bertema “Insiden Tapanuli kelabu telah mencoreng pembentukan provinsi Tapanuli” ini antara lain disebutkan bahwa “Kebahagiaan yang tiba-tiba berubah jadi ironi. Empat tahun lalu, tepatnya 19 November 2006, 100 tokoh Tapanuli—Jenderal TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan, Prof Dr Midian Sirait, Panda Nababan, Dr G.M. Panggabean—berkumpul di Jakarta dengan wajah-wajah semringah. Mereka juga berhasil menghimpun dana Rp 1,1 miliar untuk memperjuangkan pemekaran (pembentukan provinsi) Tapanuli. Tapi, empat tahun kemudian, perjuangan itu seperti mencapai antiklimaks”.

Unjuk rasa menuntut pemekaran Protap tanggal 3 Februari 2009 dicatat oleh sejarah sebagai salah satu proses pemekaran paling tragis di Indonesia. Pada hari itu ribuan pendukung Protap berunjuk rasa penuh semangat di gedung DPRD Sumatera Utara dengan tuntutan tunggal, yakni meminta DPRD segera memberikan rekomendasi sebagai sebuah persyaratan administratif terakhir yang diperlukan untuk meneruskan pembentukan Protap. Unjuk rasa itu ricuh dan Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat dikeroyok sampai meningal, meski ada ahli medis yang menyebutnya kena serangan jantung atau bertalian dengan penyakit itu. Enambelas di antara pelaku unjuk rasa dan orang-orang di baliknya diseret ke pengadilan satu per satu.

Jika boleh disebut sebagai sebuah grand design, sebetulnya di balik yang terpikirkan atau yang tidak terpikirkan secara serius oleh orang-orang di balik usul pemekaran Protap, umumnya waktu itu ramai juga gagasan Sumatera Utara diandaikan akan memecah diri menjadi 4 provinsi, yaitu: Pertama, Provinsi Tapanuli yang diandaikan akan meliputi Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak, Pakpak Bharat, Dairi dan Kota Sibolga. Tetapi sikap penolakan dari Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyebabkan gagasan Protap berantakan. Waktu itu sebetulnya tak hanya soal ibukota yang menjadi masalah (Siborong-borong). Diketahui bahwa nama Tapanuli itu sebetulnya berasal dari daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah yakni Tapian Nauli. Maka dengan tanpa Sibolga dan Tapanuli Tengah nama Protap menjadi tidak layak untuk disandang.

Kedua, Provinsi Sumatera Tenggara yang diandaikan akan meliputi eks Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel induk, Kota Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara). Pada waktu itu sebetulnya banyak orang yang menaruh keheranan bahwa nama Sumatera Tenggara kurang layak sebagai penamaan bagi calon provinsi ini karena letak geografisnya berdasarkan mata angin tidak persis di sebelah tenggara dari pulau Sumatera, elainkan Barat Laut, karena terletak di antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga, Provinsi Sumatera Timur yang diandaikan akan meliputi eks Kabupaten Asahan (Asahan dan Batubara), Kabupaten Labuhan Batu (induk, Utara dan Selatan) dan Kota Tanjung Balai. Keempat, provinsi Kepulauan Nias yang diandaikan akan meliputi eks Kabupaten Kepuluan Nias yang sekarang sudah 5 daerah Kabupaten dan Kota (Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli).

Disadari atau tidak, wacana pemekaran provinsi Sumatera Utara sejak awal lebih didominasi oleh orang-orang atau tepatnya elit dari eks Tapanuli Utara. Bahkan boleh disebut bahwa awalnya wacana pemekaran lainnya cenderung hanya menjadi semacam pelengkap belaka untuk pemanfaatan energi yang akan menjadi kekuaran menekan Jakarta.

Keterbenturan Protap yang nyaris tak memiliki solusi kecuali mungkin harus dipersempit menjadi eks daerah yang awalnya diklaim sebagai Batak oleh Kolonial Belanda (yakni eks afdeling Toba, eks afdeling Samosir, eks afdeling Humbang dan eks afdeling Silindung). Untuk memenuhi prasyarat minimum jumlah Kabupaten dan Kota untuk pendirian sebuah provinsi baru, maka salah satu di antara 4 eks afdeling eks Batak Landen (Tanah Batak) dan eks Tapanuli Utara ini harus dimekarkan terlebih dahulu (mungkin Kabupaten Pahae di Kabupaten Tapanuli Utara).

Bagikan:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*