JAKARTA | Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi sebesar Rp609,7 triliun. Jumlah itu naik dari target awal Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% PDB. Nilai defisit APBN 2024 itu setara dengan 2,70% produk domestik bruto (PDB).
Kenaikan itu disetujui DPR dalam Rapat Paripurna dalam Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dan RKP 2025 di Gedung DPR RI pada Selasa (9/7/2024).
Sebelumnya, Banggar DPR RI telah mewanti-wanti potensi utang yang jatuh tempo di 2025 bisa memberikan dampak terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Defisit tahun depan sendiri ditargetkan bisa dikendalikan di kisaran 2,29-2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.
DPR juga menyoroti kebijakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 perlu memperhatikan perubahan pendapatan negara, harga dan lifting minyak bumi. Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025.
Banggar DPR RI juga menyetujui sejumlah tambahan belanja pemerintah untuk semester II-2024, salah satunya alokasi anggaran Rp11 triliun sebagai perpanjangan bantuan pangan beras untuk periode 3 bulan yakni Agustus, Oktober dan Desember 2024. Penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui sebesar Rp24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat.
Lebih lanjut, Banggar DPR RI juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun untuk menutup defisit anggaran akibat penambahan berbagai belanja tersebut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, keuangan negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, masih berlanjutnya tensi geopolitik dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer. Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik, sejalan dengan laju inflasi yang terjaga rendah. Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami deviasi pada level Rp15.901/US$ secara rata-rata pada semester I-2024.
Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85% secara rata-rata pada semester I-2024 akibat kebijakan suku bunga higher for longer di tingkat global. (*)