Gugatan Uji UU Pers Pertanyakan Dewan Pers dan Sertifikasi, Kandas

Pemohon mendalilkan inskonstitusionalitas pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (5) UU No. 40/1999 tentang Pers. Isi Pasal 15 khusus tentang Dewan Pers.
Hakim MK, Anwar Usman. [Foto: dok humas MK]

JAKARTA | Mahkamah Konstitusi (MK) RI memutuskan menolak gugatan pengujian UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang diajukan oleh tiga orang wartawan. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan amar putusan perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 di Jakarta, pada Rabu (31/8/2022).

Pihak yang mengajukan gugatan UU Pers ke MK tersebut yaitu Heintje Grontson Mandagie selaku pemohon I, Hans M Kawengian pemohon II, dan Soegiharto Santoso pemohon III, yang merupakan wartawan sekaligus pimpinan perusahaan pers dan organisasi pers. Gugatan ini dilayangkan tahun 2021 lalu.

Dalam pembacaan putusan uji materil itu, Anwar Usman yang bertindak sebagai Ketua sekaligus merangkap Anggota, mengatakan, pokok permohonan yang diajukan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk keseluruhannya.

Hakim MK yang lain, Daniel Foekh, saat membacakan bagian pokok permohonan, mengatakan, pemohon mendalilkan inskonstitusionalitas pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (5) UU Pers.

Dalil-dalil yang disampaikan pemohon yakni fungsi Dewan Pers pada pasal 15 ayat (2) huruf f UU Nomor 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir, yaitu Dewan Pers menafsirkan kata “memfasilitasi” menjadi memonopoli serta mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pers. Hal itu termasuk tidak memberdayakan organisasi pers yang sudah ada. Seharusnya, menurut pemohon, Dewan Pers bukan sebagai regulator melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisasi pers.

Dalil berikutnya yang disampaikan pemohon ialah Dewan Pers dinilai telah melampaui kewenangannya membuat keputusan yang mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW). Padahal, tidak satupun pasal dalam UU Pers yang mengatur kewenangan Dewan Pers untuk mengeluarkan surat keputusan setara dengan lisensi BNSP.

Para pemohon I dan pemohon II mengaku juga telah mendirikan lembaga sertifikasi profesi Pers Indonesia yang bersertifikat resmi dari BNSP untuk melaksanakan UKW menggunakan standar kompetensi kerja. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2016 tentang sistem standarisasi kompetensi kerja nasional.

Menurut pemohon, hal itu berbeda dengan Dewan Pers yang hanya menggunakan standar kompetensi wartawan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW).



Selain itu, pemohon juga merasa bahwa pasal 15 ayat (2) menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai anggota Dewan pers melalui Keputusan Presiden. Para pemohon mendalilkan, seharusnya Keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi pers, perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers.

Selanjutnya, pemohon juga mendalilkan, hasil pemilihan anggota Dewan Pers tidak melibatkan seluruh organisasi pers yang berbadan hukum yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan hanya oleh organisasi pers konstituen Dewan Pers, sehingga pemohon juga kehilangan untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers.

Namun, dalil-dalil di atas ditolak oleh MK sehingga gugatan uji UU Pokok Pers No. 40/1999 ini pun kandas. Dengan demikian, posisi kelembagaan dan keanggotaan Dewan Pers, serta sertifikasi UKW yang dilakukan lembaga uji yang telah disertifikasi Dewan Pers tetap berlaku. Hal itu mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan di antaranya berisi tentang perlunya verifikasi perusahaan pers dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW). (*)

Cari di INDHIE