PTPN2-Ciputra Grup Kerjasama, Penggarap dan Mafia Tanah Gerah

Lahan kebun Helvetia terus dilakukan pembersihan oleh PTPN2 belum lama ini. Lahan tersebut merupakan kerjasama antara PTPN2 dan Ciputra Grup. [Foto: Hendra]

MEDAN | Kerjasama yang dilakukan PTPN2 dengan Ciputra Group dinilai telah membuat gerah para penggarap dan mafia tanah yang selama ini bercokol di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2. Sebab mereka harus segera angkat kaki dari lahan yang selama ini dikuasai dan telah menghasilkan keuntungan pribadi yang besar.

Demikian dikatakan Ketua DPW Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nasional (FKPPN) Sumut, Josian Tarigan didampingi Ketua Harian Heru Pradoyo, pada Senin (22/11/2021).

Menurut Tarigan, diduga para mafia tanah ada di belakang sejumlah pihak yang merasa tidak senang dengan kerjasama PTPN2 dengan Ciputra Group karena lahan-lahan HGU yang selama ini dikuasai mereka akan segera dieksekusi pihak PTPN2.

“Itulah sebabnya muncul pernyataan-pernyataan sikap menolak kerjasama itu. Saya menduga itu pekerjaan mafia tanah yang berkolaborasi dengan para penggarap yang selama ini sudah menikmati keuntungan besar dan tidak ada kontribusinya kepada negara,” ujar Josian.

Menurut mantan GM di sejumlah kebun PTPN2 ini, aksi-aksi penolakan sejumlah pihak yang dirilis ke media dalam beberapa waktu belakangan, bisa menjadi pintu masuk pihak Kejaksaan untuk melakukan pengusutan. Sebab sebagian dari kelompok ini hanya mencatut nama petani, atau kelompok masyarakat tertentu. Tapi yang sebenarnya di belakang mereka bekerjasama dengan mafia tanah untuk memperjual belikan lahan lahan HGU PTPN2.



Ditambahkan, ini bisa dilihat dengan kasat mata di areal HGU kebun Helvetia, Sampali, Saentis sampai ke Batangkuis dan Tanjung Morawa. Di atas lahan HGU berdiri gudang-gudang, tempat usaha dan sejenisnya yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Diduga ada orang di belakang usaha ini semua.

“Kami menyambut positif penegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memerintahkan jajarannya untuk memberangus aksi-aksi mafia tanah di daerah termasuk yang selama ini menguasai HGU PTPN2. Ini merupakan kesempatan bagi Kejaksaan Tinggi Sumut dan jajaran Kejaksaan Negeri Deliserdang dan Medan untuk bergerak cepat,” tegas Josian Tarigan.

Pihak DPW FKPPN Sumut menurut Josian Tarigan mendukung penuh langkah kerjasama yang dilakukan PTPN-2 dengan Ciputra Group dalam upaya optimalisasi asset untuk kemajuan perusahaan. Sebab dengan semakin baiknya kondisi keuangan PTPN2 akan semakin besar nilai SHT dan percepatan penyelesaian SHT yang akan dibayarkan ke pensiunan karyawan.

“Kita mendorong kerjasama ini, agar PTPN2 bisa terus meningkatkan nilai pembayaran dan penyelesaian SHT terhadap para pensiunan,” kata Josian Tarigan saat ditemui di Medan akhir pekan kemarin. (*)


Laporan: ril/Hendra

Cari di INDHIE