Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Yayasan Pendidikan Islam Gabemaro Pahae (SMK YAPIGAP) di Janjiangkola, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Taput

Medan-indhie.com | Ironis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) terutama Dinas Pendidikan Pemkab Taput, dinilai diskriminatif terhadap pendidikan Islam. Hal ini dialami Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Yayasan Pendidikan Islam Gabemaro Pahae (SMK YAPIGAP) di Janjiangkola, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Taput yang hingga kini Dinas Pendidikan Pemkab Taput tidak berkenan mengeluarkan izin operasionalnya. Tragisnya, pendirian SMK HKBP di Pangaloan, kurang lebih 25 km dari kecamatan Purba Tua, yang baru tahun 2012 ini didirikan, sudah dikeluarkan izinnya oleh Pemkab setempat. Pihak SMK pun berniat mengadukan kasus ini kepada Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Padahal, dari kecamatan Purbatua ini, telah lahir tokoh-tokoh bangsa seperti Ir Mananti Sitompul (alm)mantan Menteri Pekerjaan Umum RI yang pertama yang juga teman sekolah Ir Soekarno. Bahkan, Mananti merupakan arsitek Gedung Bank Indonesia di Medan. Selain itu, kawasan ini juga melahirkan Burhanuddin Napitulu (alm), mantan Ketua Komisi II DPR RI, dan juga komponis kawakan, Sidik Sitompul. Syech Ibrahim Sitompul, Tokoh Islam pra-kemerdekaan juga dilahirkan di tempat ini.

Sebelumnya, SMK YAPIGAP telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP) Pemberian Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemkab Taput. Penolakan izin operasi untuk sekolah Islam ini tertuang dalam surat No. 800/1784/DP/BDM/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani Kadis Pendidikan Pemkab Taput, Rudolf Manalu.

Tirohimah Panggabean Msi, Kepala SMK YAPIGAP.

Anehnya, isi surat penolakan mengeluarkan izin itu justru berlainan dan tidak sesuai dengan isi SOP pemberian izin operasional yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemkab Taput itu sendiri. Alhasil, alasan yang dibuat Dinas Pendidikan untuk tidak mengizinkan operasi sekolah, terkesan mengada-ada. “Padahal, murid kami juga banyak yang non-muslim. Tidak ada masalah bagi masyarakat kami karena kami diikat oleh Dalihan Na Tolu,” tegas Hj Dra Tirohimah Panggabean Msi, Kepala SMK YAPIGAP di Medan, Selasa (19/9).

SMK YAPIGAP ini sudah didirikan sejak 2010 lampau. “Kami sudah mengajukan ini kurang lebih dua tahun sejak Mei 2011 lalu dan telah lima kali mengirimkan permohonan namun tidak diizinkan oleh dinas. Ini tidak adil, sebagai anak bangsa yang berjuang untuk mengembangkan pendidikan, konstitusi UUD 1945 telah memerintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. UU Sisdiknas juga menyatakan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, lalu mengapa kami dihalangi?” cetus Tirohimah.

Padahal, tambah Tirohimah, sekolah ini telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sekolah, yaitu surat permohonan, ruang kelas dan sarana penunjang, fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, areal yang memadai, bukti tabungan dana sekolah, foto-foto kegiatan, praktek, alat-alat, dan fotokopi ijazah para guru.

SMK Pertanian YAPIGAP memang sangat cocok beroperasi di Purba Tua, Taput karena potensi pertanian yang cukup tinggi di daerah tersebut. “Anak-anak di sana sangat membutuhkan pendidikan. Tidak ada SMA di tempat kami, negeri maupun swasta. SMK serupa yang ada jauhnya lebih 30 km dari tempat kami. Kami dari masyarakat setempat sudah berinisiatif untuk mendirikan sekolah untuk memberikan pendidikan. Seharusnya pemerintah mempermudah dan memfasilitasi. Ini malah tidak diizinkan,” kata Tirohimah yang meraih gelar Master-nya di Universitas Negeri Medan (Unimed).

Menurut Tirohimah, antusiasime masyarakat untuk bersekolah sangat tinggi. Ini terbukti dengan peserta didik SMK yang tahun ini diperkirakan akan mencapai 100 orang. “Kalau pemerintah pusat memberi penghargaan kepada guru-guru yang mau mengajar di hutan walau tak ada sekolah, kami sudah melangkah lebih jauh dengan berinisiatif mendirikan sekolah,” tukas Tirohimah.

Ditambahkannya, mereka akan mengadukan kasus diskriminasi ini ke Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. “Suratnya sudah kami kirimkan. Selain itu, kasus ini juga kami adukan kepada RE Nainggolan, mantan Bupati Taput, untuk mengadukan buruknya perlakuan yang kami terima dalam perjuangan mendirikan sekolah. Padahal masyarakat Taput pada umumnya rela berkorban apa saja asal mampu menyekolahkan anak. Prinsipnya adalah anak honhi do hamoraon diau (kekayaanku yang utama adalah anak keturunanku, red),” tegas Tihorimah. (*)